MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong percepatan persiapan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan Capaian Daerah Indeks Hukum (CDIH) melalui penguatan koordinasi serta pemenuhan data dukung seluruh unit kerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan organisasi menghadapi penilaian sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola hukum di daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi dan Perencanaan Pelaksanaan Program Kerja Sepekan ke Depan Kanwil Kemenkum Sulbar yang dipimpin Saefur Rochim secara daring, Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut diikuti para kepala divisi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, pejabat fungsional, pelaksana, PPPK, serta peserta magang untuk mengevaluasi capaian kegiatan dan menyusun agenda kerja berikutnya.
“Setiap target kinerja harus dipersiapkan dengan perencanaan yang matang dan didukung data yang lengkap. Saya mendorong seluruh divisi dan bagian memperkuat koordinasi agar setiap indikator dapat dipenuhi tepat waktu dan hasil evaluasi benar-benar menjadi dasar peningkatan kinerja organisasi,” ujar Saefur.
Dalam rapat tersebut, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaporkan capaian 61 layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta satu penyelesaian permasalahan melalui mediasi di luar pengadilan. Pendataan calon juru damai juga mencatat 32 peserta dari lima kabupaten, dengan 30 peserta telah direkomendasikan dan dua lainnya masih memerlukan perbaikan dokumen.
Pada bidang pembentukan produk hukum daerah, Kanwil Kemenkum Sulbar telah melaksanakan harmonisasi sekitar 10 rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sementara itu, perkembangan pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Sambu telah diterima dan mulai diproses sebagai bagian dari upaya perlindungan kekayaan intelektual daerah.
Sebagai tindak lanjut, Divisi P3H bersama tim JDIH diminta segera menyusun matriks simulasi penilaian IRH dan CDIH, termasuk identifikasi indikator, kelengkapan bukti dukung, serta pembagian tanggung jawab antarunit kerja. Persiapan tersebut diarahkan untuk menghadapi penilaian CDIH pada Desember 2026 dan IRH pada Maret 2027.
Melalui evaluasi rutin, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang terukur. Penguatan koordinasi dan kesiapan data dukung diharapkan turut meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola hukum di Sulawesi Barat.
Komentar