MAMUJU, 12 November 2026 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan Kanwil Sulawesi Utara dengan tema “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021”, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar dari Ruang Rapat Seno Adji. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, yang hadir secara terpisah.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulbar dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas analisis kebijakan hukum, khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, dalam sambutannya menyampaikan bahwa evaluasi terhadap Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 diperlukan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam penerapannya.
Menurutnya, evaluasi kebijakan harus mampu menghasilkan masukan dan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan di lapangan. Hasil analisis tersebut diharapkan menjadi landasan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris semakin optimal serta mampu memberikan kepastian hukum.
Dalam sesi pemaparan, Natalia Pandiangan menjelaskan substansi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Materi tersebut mencakup kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, hingga kewenangan MKN Pusat dan MKN Wilayah.
Ia menguraikan bahwa MKN memiliki peran penting dalam pembinaan Notaris, termasuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, Apri Listyanto selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum memaparkan materi mengenai peningkatan fungsi Majelis Kehormatan Notaris. Ia menyoroti pentingnya memperkuat peran MKN dalam memberikan pembinaan dan perlindungan kepada Notaris, terutama ketika menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.
Penguatan tersebut dinilai perlu dilakukan agar mekanisme penanganan permohonan pemanggilan Notaris maupun pengambilan fotokopi minuta akta dapat berjalan lebih efektif, dengan tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan profesi Notaris.
Sementara itu, Karel L. Butarbutar yang mewakili Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Utara membahas mekanisme pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa proses tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
Pembahasan juga menitikberatkan pada pentingnya pemeriksaan permohonan secara cermat, termasuk mempertimbangkan kebutuhan proses penegakan hukum dan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Dengan demikian, perlindungan terhadap jabatan Notaris dapat berjalan beriringan dengan kepentingan penegakan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai keikutsertaan jajarannya dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam melakukan analisis dan evaluasi kebijakan hukum.
Ia mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi juga dapat menjadi bahan kajian untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, menekankan pentingnya keterlibatan jajaran dalam forum analisis kebijakan sebagai upaya membangun budaya kerja yang berbasis data, kajian, dan evaluasi.
Menurutnya, evaluasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 perlu memperhatikan berbagai aspek implementasi, sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris. Dengan kebijakan yang semakin efektif, diharapkan perlindungan terhadap Notaris, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan hukum dapat terus ditingkatkan.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan strategi kebijakan hukum yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Komentar