MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong peningkatan kepastian dan transparansi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dalam setiap proses administrasi hukum. Evaluasi terhadap kendala sistem, persyaratan, dan mekanisme pelayanan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan PASTI ADA SOLUSI Bersama Menteri Hukum Episode 25 yang diikuti Saefur Rochim secara daring, Jumat (13/11/2026). Forum tersebut membahas sejumlah pengaduan masyarakat, termasuk kendala pendaftaran dan perpindahan wilayah jabatan notaris, permohonan kewarganegaraan, serta pengesahan badan hukum partai politik.
“Pelayanan administrasi hukum harus memberikan kepastian informasi dan prosedur bagi masyarakat. Karena itu, setiap kendala yang disampaikan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan semakin transparan, responsif, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Saefur.
Salah satu pembahasan utama menyangkut kendala pendaftaran dan keterbatasan kuota pengangkatan maupun perpindahan wilayah jabatan notaris. Direktorat Jenderal AHU menjelaskan bahwa jumlah peminat yang mencapai lebih dari 4.500 orang, sementara kuota tersedia sekitar 1.100, menyebabkan persaingan yang cukup ketat. Sebagai tindak lanjut, dilakukan evaluasi kapasitas sistem dan bandwidth serta koordinasi dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia untuk mengkaji pelonggaran kuota perpindahan dan pemisahan jadwal seleksi.
Forum juga membahas permohonan pengesahan badan hukum Partai Reformasi yang masih dalam proses penelaahan, terutama terkait persyaratan kepengurusan dan pencocokan data NIK pengurus. Sementara itu, pemohon kewarganegaraan memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang masih perlu dilengkapi, termasuk surat keterangan catatan kepolisian dari kedutaan negara asal.
Melalui partisipasi dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong agar informasi dan arahan hasil pembahasan dapat menjadi bahan peningkatan kualitas pelayanan di daerah. Koordinasi dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum juga akan diperkuat apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan klarifikasi maupun penanganan lebih lanjut.
Komentar