MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan pentingnya respons cepat dan tindak lanjut terukur dalam menangani pengaduan masyarakat. Melalui forum PASTI ADA SOLUSI Bersama Menteri Hukum Episode 25, Kementerian Hukum membuka ruang komunikasi langsung agar berbagai persoalan pelayanan memperoleh penjelasan dan penanganan sesuai kewenangan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan PASTI ADA SOLUSI Bersama Menteri Hukum Episode 25 yang diikuti Saefur Rochim secara daring dari Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Forum yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dan diikuti Menteri Hukum secara daring tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penyelesaian berbagai pengaduan masyarakat.
“Setiap pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan. Kami mendorong seluruh jajaran untuk memberikan informasi yang jelas, merespons setiap persoalan secara profesional, serta memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujar Saefur.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari sengketa hak asuh anak lintas negara, status kewarganegaraan atlet berprestasi, permohonan pengesahan badan hukum partai politik, hingga dugaan pelanggaran jabatan notaris. Pengaduan mengenai hak administrasi kepegawaian juga mendapat perhatian, termasuk permintaan salinan fisik surat keputusan pemberhentian yang langsung diperintahkan untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal.
Selain menerima pengaduan, jajaran Kementerian Hukum memberikan penjelasan dan mengarahkan penyelesaian sesuai kewenangan unit teknis. Pada persoalan hak asuh anak lintas negara, misalnya, Biro Kerja Sama dan Lembaga Bantuan Hukum Kementerian Hukum diinstruksikan memberikan pendampingan serta mengoordinasikan penanganan dengan instansi terkait.
Partisipasi Kanwil Kemenkum Sulbar dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya pelayanan yang responsif dan akuntabel. Hasil kegiatan selanjutnya akan disampaikan kepada jajaran terkait sebagai bahan evaluasi, penguatan koordinasi, dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat.
Komentar