MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui analisis dan harmonisasi rancangan peraturan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap regulasi memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat internal analisis konsepsi terhadap tiga rancangan regulasi, yakni Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN), Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029.
Kegiatan berlangsung pada Selasa (17/11/2026), pukul 09.00 WITA, bertempat di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar. Rapat diikuti Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar bersama peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa analisis konsepsi merupakan bagian penting dalam memastikan kualitas regulasi sebelum memasuki tahapan harmonisasi. Setiap rancangan peraturan daerah, menurutnya, perlu dikaji secara cermat, baik dari aspek kewenangan, kesesuaian norma, teknik penyusunan maupun keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menekankan bahwa pembentukan regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas penerapannya serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Penyusunan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibentuk benar-benar memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Saefur Rochim.
Dalam pembahasan pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Munawir, S.H., M.H., memaparkan hasil analisis terhadap Ranperbup Majene mengenai pemberian TPP bagi ASN. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyesuaian penggunaan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pegawai ASN agar sesuai dengan nomenklatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, kriteria pemberian TPP juga perlu diselaraskan dengan hasil verifikasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Dari enam kriteria yang sebelumnya diusulkan, diarahkan menjadi tiga kategori, yaitu prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.
Pembahasan juga menyoroti pengaturan subjek penerima TPP pada Pasal 5 yang masih memerlukan penyesuaian karena keputusan Menteri Dalam Negeri terkait hal tersebut belum diterbitkan. Tim Perancang menyarankan agar proses penyusunan tetap dapat berjalan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat kewajiban untuk menyesuaikan substansi rancangan setelah keputusan tersebut resmi ditetapkan.
Di samping itu, persentase pemberian TPP dan ketentuan mengenai pertimbangan objektif lainnya pada Pasal 10 perlu diperjelas agar memiliki dasar pengaturan yang lebih terukur dan tidak menimbulkan penafsiran berbeda dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya, Munawir menyampaikan hasil telaah terhadap Ranperda Kabupaten Majene tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap draf perbaikan kedua, masih ditemukan sejumlah substansi yang belum mengalami penyempurnaan secara signifikan.
Tim Perancang menilai pola penanganan serta materi pokok yang diatur perlu diperkuat dan dipertegas. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar regulasi nantinya tidak hanya mengatur aspek ketertiban secara normatif, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai mekanisme penanganan dan perlindungan masyarakat.
Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Rusmini, S.H., membahas Ranpergub Sulawesi Barat tentang Rencana Aksi Daerah Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa penyusunan RAD Sawit Berkelanjutan memiliki landasan kebijakan, antara lain Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026.
Keberadaan dokumen RAD tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan pemerintah daerah, termasuk berkaitan dengan penghitungan alokasi kinerja daerah. Dalam ketentuan yang dirujuk, daerah yang telah memiliki RAD Sawit Berkelanjutan memperoleh alokasi kinerja sebesar 50 persen, sedangkan daerah yang belum memilikinya memperoleh alokasi sebesar 0 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi substansi, tim memberikan masukan terhadap Pasal 3 ayat (1), khususnya penggunaan frasa “integrasi” yang disarankan untuk dihapus dan diganti menjadi “identifikasi dan pendataan”. Perubahan tersebut dimaksudkan agar rumusan norma dalam rancangan peraturan gubernur selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia B. Adam, menyampaikan bahwa analisis konsepsi merupakan tahapan strategis untuk mengidentifikasi berbagai potensi persoalan dalam rancangan regulasi sebelum memasuki proses harmonisasi. Setiap rancangan memiliki karakteristik dan ruang lingkup pengaturan berbeda sehingga membutuhkan ketelitian dalam menelaah norma yang akan ditetapkan.
“Kami mendorong agar seluruh catatan dan masukan dari Tim Perancang dapat ditindaklanjuti secara serius oleh masing-masing pemrakarsa. Penyempurnaan substansi, ketepatan dasar hukum, serta kejelasan rumusan pasal menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, harmonis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Kurnia.
Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.
Melalui pembahasan ketiga rancangan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan kebijakan nasional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Seluruh masukan hasil analisis selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan masing-masing rancangan sebelum memasuki tahapan harmonisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.





Komentar