News
Beranda » Berita » Kemenkum Sulbar Harmonisasi Draf Regulasi, Sinkronisasi Aturan Daerah dan Nasional

Kemenkum Sulbar Harmonisasi Draf Regulasi, Sinkronisasi Aturan Daerah dan Nasional

MAMUJU – Upaya menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengkaji secara mendalam setiap rancangan regulasi agar memiliki dasar hukum yang tepat, tidak tumpang tindih dengan ketentuan di atasnya, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat internal analisis konsepsi terhadap tiga rancangan peraturan, meliputi Rancangan Peraturan Bupati Majene tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN), Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029.

Pembahasan berlangsung Selasa (17/11/2026) di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar. Kegiatan melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar bersama peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa ketelitian dalam merumuskan sebuah regulasi menjadi faktor penting untuk menghasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap rancangan harus dipastikan memiliki kesesuaian antara landasan hukum, materi yang diatur, dan tujuan pembentukannya.

Ia juga mengingatkan bahwa regulasi daerah harus mampu menjadi instrumen penyelesaian persoalan sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

Konflik Lahan WKSTM, Bupati Mateng: Jangan Catut Nama Orang Tua Kami, Kapolres Diminta Usut Tuntas

“Jangan sampai peraturan yang dibentuk hanya menjadi dokumen administratif tanpa mempertimbangkan bagaimana penerapannya di lapangan. Setiap norma harus memiliki kejelasan, dasar hukum yang kuat, dan tujuan yang terukur sehingga keberadaannya benar-benar memberikan kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim.

Pada pembahasan Ranperbup Majene mengenai pemberian TPP ASN, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Munawir, S.H., M.H., menguraikan sejumlah hal yang masih membutuhkan penyesuaian. Salah satunya menyangkut penggunaan nomenklatur, dari istilah PNS menjadi Pegawai ASN agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim juga menyoroti penyederhanaan kriteria pemberian TPP. Berdasarkan hasil verifikasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, enam kriteria yang sebelumnya diajukan diarahkan menjadi tiga kategori, yakni prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.

Persoalan lain terdapat pada pengaturan subjek penerima TPP dalam Pasal 5. Karena keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan belum diterbitkan dan proses verifikasi masih berjalan, ketentuan tersebut belum dapat difinalisasi. Sebagai langkah antisipasi, Tim Perancang menyarankan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menegaskan kewajiban melakukan penyesuaian materi rancangan setelah keputusan resmi diterbitkan.

Selain itu, pengaturan mengenai persentase pemberian TPP dan penjabaran pertimbangan objektif lainnya dalam Pasal 10 juga perlu diperinci agar tidak menyisakan ketidakjelasan dalam penerapannya.

Kemenkum Sulbar Bedah Tiga Rancangan Regulasi, Pastikan Selaras Aturan Lebih Tinggi

Berikutnya, pembahasan beralih pada Ranperda Kabupaten Majene tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dari hasil penelaahan terhadap draf perbaikan kedua, Munawir menilai perubahan yang dilakukan belum menyentuh substansi secara memadai.

Beberapa materi pokok, terutama berkaitan dengan pola penanganan, masih membutuhkan penguatan. Oleh karena itu, pemrakarsa perlu melakukan penyempurnaan lebih lanjut agar pengaturan yang disusun dapat memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat.

Sementara itu, pembahasan Ranpergub Sulawesi Barat tentang RAD Sawit Berkelanjutan Tahun 2027–2029 dipaparkan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Rusmini, S.H. Ia menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026.

Keberadaan RAD Sawit Berkelanjutan juga berkaitan dengan kebijakan pengalokasian kinerja pemerintah daerah. Dalam ketentuan yang menjadi rujukan, daerah yang telah memiliki rencana aksi tersebut mendapatkan alokasi kinerja sebesar 50 persen, sedangkan daerah yang belum memilikinya memperoleh alokasi 0 persen.

Dalam penelaahan materi rancangan, Tim Perancang memberikan koreksi terhadap Pasal 3 ayat (1). Frasa “integrasi” disarankan untuk dihilangkan dan diganti dengan “identifikasi dan pendataan” agar rumusan pasalnya mengikuti substansi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026.

Danrem 142/Tatag Sambut Kedatangan Menhan RI dalam Kunjungan ke Yonif TP 917/KMM

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia B. Adam, menekankan bahwa proses analisis konsepsi tidak sebatas memeriksa susunan pasal, tetapi juga memastikan setiap materi yang dimuat memiliki landasan dan keterkaitan yang jelas dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurutnya, ketiga rancangan yang dibahas memerlukan pendekatan penelaahan berbeda sesuai karakteristik pengaturannya. Karena itu, setiap catatan hasil pembahasan perlu menjadi perhatian pemrakarsa sebelum rancangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

“Masukan dari Tim Perancang harus menjadi bahan perbaikan, bukan sekadar catatan dalam proses pembahasan. Kami ingin memastikan setiap pasal memiliki kejelasan maksud, tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara konsisten. Kualitas regulasi sangat ditentukan oleh ketepatan substansi yang dirumuskan sejak awal,” ungkap Kurnia.

Ia menambahkan, Kanwil Kemenkum Sulbar akan terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum. Koordinasi dan konsultasi yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai persoalan dalam penyusunan regulasi dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan sebelum peraturan ditetapkan.

Melalui evaluasi terhadap tiga rancangan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap proses pembentukan regulasi di Sulawesi Barat semakin berkualitas dan terarah. Seluruh rekomendasi hasil pembahasan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemrakarsa sebagai bahan penyempurnaan sebelum ketiga rancangan memasuki tahapan harmonisasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sulbar dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang taat hukum, menghadirkan kepastian regulasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement