News
Beranda » Berita » Kemenkum Sulbar Harmonisasi Aturan ADD, Pagu Anggaran Mamuju Disesuaikan Rp61 Miliar

Kemenkum Sulbar Harmonisasi Aturan ADD, Pagu Anggaran Mamuju Disesuaikan Rp61 Miliar

MAMUJU, 20 November 2026 – Kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran desa menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan alokasi dana desa harus dirumuskan secara tepat agar penggunaan anggaran, pemenuhan hak kelembagaan desa, hingga mekanisme pengembaliannya berjalan sesuai ketentuan.

Penegasan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan rapat pengharmonisasian enam rancangan produk hukum daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa, Kanwil Kemenkum Sulbar. Agenda tersebut meliputi empat Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju dan dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Saefur menyampaikan bahwa penyusunan regulasi mengenai dana desa membutuhkan ketelitian, khususnya dalam memastikan setiap komponen anggaran memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, pemerintah desa dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu agenda utama dalam pembahasan tersebut adalah perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Melalui penyesuaian yang dibahas, pagu Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan menjadi Rp61.093.588.300,00.

Selain perubahan besaran anggaran, sejumlah substansi pengaturan juga mendapatkan penyempurnaan. Di antaranya menyangkut pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bulanan melalui Rekening Kas Desa serta pengaturan pemotongan ADD atau mekanisme intercept untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kawal Proses Demokrasi, Kapolresta Mamuju Pimpin Pengamanan Ketat dan Humanis PAW Wagub Sulbar

Rancangan tersebut juga mengatur pengembalian sisa penghasilan tetap dan dana hasil intercept dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026. Ketentuan mengenai Alokasi Insentif Desa beserta persyaratan pencairannya turut dimasukkan dalam materi perubahan.

Dari sisi penyaluran, mekanisme pencairan ADD disesuaikan menjadi tiga tahap. Persyaratan administrasi juga diperjelas, termasuk kewajiban melengkapi rekomendasi dari perangkat daerah terkait serta Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai salah satu persyaratan pencairan tahap ketiga.

Tidak hanya membahas perubahan alokasi dana desa, forum tersebut juga mengkaji lima rancangan regulasi lainnya. Materinya mencakup perizinan berusaha berbasis risiko, standar harga dan analisis standar belanja, pembangunan kependudukan, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, serta kesejahteraan sosial.

Melalui proses pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah, serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan yang berlaku.

Saefur berharap penyempurnaan substansi regulasi tersebut dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan ADD yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pemilihan PAW Wagub Sulbar Berjalan Aman dan Lancar, Pimpinan DPRD Apresiasi Pengamanan Gabungan TNI-Polri

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement