MAMUJU, 20 November 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya ketepatan regulasi dalam mengatur alokasi dana desa agar penyaluran anggaran, pembayaran hak kelembagaan desa, hingga mekanisme pengembaliannya memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan menanggapi hasil Rapat Pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju dan dua Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulbar.
“Regulasi mengenai alokasi dana desa harus disusun secara cermat agar mekanisme penganggaran dan penyalurannya memiliki kepastian hukum. Setiap ketentuan perlu memperhatikan kewenangan, ketepatan administrasi, serta manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan desa,” ungkap Saefur.
Salah satu rancangan yang dibahas adalah perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2026 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, disepakati penyesuaian pagu ADD menjadi Rp61.093.588.300,00.
Sejumlah ketentuan turut disempurnakan, mulai dari pembayaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap bulan melalui Rekening Kas Desa, mekanisme pemotongan ADD atau intercept untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengembalian sisa penghasilan tetap dan intercept paling lambat 31 Desember 2026.
Pembahasan juga mencakup penambahan komponen Alokasi Insentif Desa beserta persyaratan pencairannya, serta penyesuaian skema penyaluran ADD dalam tiga tahap. Kelengkapan rekomendasi perangkat daerah, termasuk persyaratan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa untuk tahap ketiga, turut menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan.
Rapat pengharmonisasian tersebut merupakan bagian dari pembahasan enam rancangan produk hukum daerah, yang terdiri atas empat Ranperbup Kabupaten Mamuju dan dua Ranperda Provinsi Sulawesi Barat. Selain perubahan ADD, pembahasan juga mencakup regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, standar harga dan analisis standar belanja, pembangunan kependudukan, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, serta kesejahteraan sosial.
Melalui pengharmonisasian ini, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong agar setiap rancangan regulasi disempurnakan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah daerah, dan teknik penyusunan yang berlaku sebelum memasuki tahapan pembentukan berikutnya.





Komentar