MAMUJU, 20 November 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja guna memastikan seluruh target organisasi berjalan sesuai rencana. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, meminta setiap divisi dan bagian meningkatkan kesiapan pelaksanaan kegiatan, menuntaskan pekerjaan yang masih berjalan, serta memastikan agenda pekan berikutnya memberikan hasil nyata bagi organisasi dan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan dalam pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan pekan sebelumnya sekaligus penyusunan agenda kerja untuk minggu mendatang. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari harmonisasi produk hukum daerah, peningkatan kompetensi aparatur, pelayanan kekayaan intelektual, pendampingan UMKM, hingga penguatan administrasi dan pengelolaan aset negara.
Saefur Rochim menegaskan bahwa evaluasi mingguan harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, bukan sekadar rutinitas pelaporan. Ia meminta seluruh jajaran menjaga komunikasi dan koordinasi lintas divisi agar setiap kendala dapat segera diselesaikan.
“Setiap kegiatan harus memiliki target dan tindak lanjut yang jelas. Saya meminta seluruh jajaran memastikan pekerjaan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu, administrasi tertib, dan hasil pelaksanaannya benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Saefur.
Dalam bidang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, perhatian diarahkan pada penyelesaian harmonisasi sejumlah rancangan peraturan daerah. Tim perancang diminta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menuntaskan pembahasan regulasi yang telah masuk, termasuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Majene dan beberapa usulan yang diterima menjelang akhir periode harmonisasi.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa penyelesaian harmonisasi menjadi salah satu prioritas agar pembentukan produk hukum daerah tetap berjalan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tim perancang harus memastikan setiap rancangan regulasi dibahas secara cermat, baik dari aspek substansi, kewenangan maupun teknik penyusunannya. Kami juga terus mendorong agar pemerintah daerah melibatkan Kanwil Kemenkum sejak tahap perencanaan sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas dan landasan hukum yang kuat,” ungkap Kurnia.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap proses pembentukan peraturan daerah selama satu tahun juga perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan koordinasi dan peningkatan kualitas fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.
Pada bidang pengembangan kompetensi, Kanwil Kemenkum Sulbar mematangkan persiapan pelaksanaan Peacemaker Training yang dijadwalkan mulai 23 November 2026. Kegiatan tersebut akan dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan sambutan dari Mahkamah Agung. Persiapan teknis dan koordinasi pelaksanaan pembukaan melalui Zoom juga telah dilakukan.
Sementara itu, pendampingan lanjutan terkait Bimbingan Teknis Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan CDHA turut menjadi agenda pekan mendatang. Rencana pelaksanaan Biz Maker Training juga dipersiapkan dengan melibatkan 30 peserta yang telah terdaftar.
Di bidang Kekayaan Intelektual (KI), sejumlah kegiatan sosialisasi dan koordinasi telah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Muhammadiyah, Universitas Wallacea, Universitas Sulawesi, dan Politeknik Kesehatan Mamuju. Koordinasi dengan Polda Sulawesi Barat juga dilakukan untuk memetakan potensi pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Sulbar.
Untuk agenda berikutnya, Bidang KI merencanakan kegiatan pemetaan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Mamasa dan Pulau Limanda. Selain itu, layanan pendaftaran kekayaan intelektual berupa merek dan hak cipta akan dilaksanakan pada 27–28 November 2026 di Taman Karema, Mamuju, dengan melibatkan komunitas musisi setempat.
Pada sektor pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Sulbar juga terus memperluas akses konsultasi dan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Rencana kegiatan berikutnya mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis bersama Rumah BUMN Mamuju. Selain itu, jajaran terkait dijadwalkan mengikuti rapat koordinasi transformasi layanan Direktorat Pidana pada 24 November 2026 yang membahas kepastian hukum terkait akta notaris.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ahmad Sahrun, menegaskan bahwa penguatan layanan hukum harus diikuti dengan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman terhadap berbagai layanan yang tersedia.
“Pelayanan hukum harus semakin mudah dijangkau dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, khususnya bagi pelaku UMKM serta masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Kami ingin masyarakat semakin memahami hak dan kemudahan layanan yang dapat mereka akses,” jelas Ahmad Sahrun.
Penguatan administrasi kepegawaian turut menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Bagian SDM diminta memastikan pemutakhiran data pegawai melalui DMS mencapai 100 persen. Pegawai juga diingatkan untuk menyelesaikan modul pembelajaran mandiri atau microlearning sesuai ketentuan penghitungan jam pelajaran agar sertifikat dan data pengembangan kompetensi dapat diverifikasi dengan benar.
Dalam aspek kehumasan, peningkatan kualitas publikasi menjadi salah satu perhatian penting. Konten informasi kegiatan diharapkan tidak hanya menampilkan dokumentasi foto, tetapi juga dikemas lebih menarik dan informatif sehingga mampu meningkatkan jangkauan serta keterlibatan masyarakat. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara daring juga terus disempurnakan melalui pembaruan dan migrasi data layanan.
Sementara itu, pada bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), jajaran terkait diminta memastikan ketepatan pencatatan anggaran serta menghindari kekurangan pagu pada setiap komponen belanja. Evaluasi laporan keuangan triwulan III telah dilakukan, disertai penyesuaian terhadap sejumlah komponen anggaran. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor, termasuk meja dan perangkat laptop, juga terus dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik barang.
Kebutuhan sarana pendukung pekerjaan, seperti perangkat laptop dan fasilitas konferensi video, turut menjadi perhatian untuk menunjang kelancaran operasional kantor. Usulan kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan melalui mekanisme pengajuan sesuai ketentuan pengelolaan anggaran.
Pada bagian program dan perencanaan, sejumlah pekerjaan telah diselesaikan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi capaian triwulan III, penyusunan laporan Reformasi Birokrasi, serta pengembangan standar operasional prosedur melalui aplikasi eSOP. Untuk pekan mendatang, agenda diarahkan pada persiapan penyusunan RKA-BU Tahun 2028, pengumpulan data dukung lima tahun terakhir, dan penyusunan SOP pada bidang Kekayaan Intelektual.
Melalui evaluasi rutin ini, Saefur Rochim bersama seluruh jajaran pimpinan berkomitmen menjaga kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Sinergi antardivisi diharapkan semakin kuat sehingga seluruh program Kanwil Kemenkum Sulbar dapat berjalan optimal, mendukung peningkatan kinerja organisasi, dan menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Barat.





Komentar