Kebutuhan penyusunan peta tersebut berkaitan dengan masih adanya wilayah yang belum memiliki cakupan data Zona Nilai Tanah secara memadai. Hingga 2026, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Budong-Budong tercatat sebagai dua kecamatan yang belum memiliki Peta Zona Nilai Tanah. Kekosongan data ini menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti agar pemerintah daerah memiliki informasi nilai tanah yang lebih menyeluruh. Pemetaan tidak semata-mata berkaitan dengan penyusunan dokumen teknis, tetapi juga dengan upaya membangun basis data yang dapat digunakan untuk memahami variasi nilai tanah antarlokasi. Perbedaan aksesibilitas, penggunaan tanah, kondisi lingkungan, serta perkembangan kawasan dapat memengaruhi nilai tanah sehingga diperlukan data yang disusun melalui metode penilaian dan pengolahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam koordinasi tersebut, pembahasan diarahkan pada mekanisme teknis pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan. Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah diproyeksikan menjalankan peran teknis sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui BPKPAD membahas dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme penganggaran daerah. Pembagian peran ini perlu dirumuskan secara jelas sejak tahap perencanaan, mulai dari penetapan kebutuhan wilayah, penyusunan rencana kerja, penentuan jadwal, hingga penyediaan sumber daya yang diperlukan. Kesepahaman mengenai ruang lingkup pekerjaan, keluaran kegiatan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan tata cara pertanggungjawaban menjadi unsur penting agar pelaksanaan kerja sama tidak berhenti pada kesepakatan administratif, tetapi dapat diwujudkan menjadi kegiatan yang terukur.
Secara substantif, Zona Nilai Tanah merupakan gambaran nilai tanah yang relatif sama dalam suatu zona, yang terdiri atas sekumpulan bidang tanah dengan karakteristik tertentu. Pembentukan zona mempertimbangkan antara lain penggunaan tanah dan perbedaan nilai berdasarkan hasil analisis data serta kondisi pasar tanah. Karena itu, Peta Zona Nilai Tanah tidak dapat dipahami sekadar sebagai peta lokasi, melainkan sebagai produk penilaian yang menghubungkan informasi spasial dengan estimasi nilai tanah pada wilayah tertentu. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah membaca pola nilai tanah secara lebih sistematis dan menjadi salah satu sumber data dalam penyusunan kebijakan. Meski demikian, nilai zona tidak serta-merta sama dengan harga transaksi setiap bidang tanah, sebab kondisi, karakteristik, dan keadaan masing-masing bidang dapat berbeda.
Dari sisi manfaat, ketersediaan Peta Zona Nilai Tanah dapat mendukung berbagai kebutuhan pemerintah, terutama dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pertanahan. Informasi nilai tanah dapat digunakan sebagai bahan pendukung penyusunan rencana tata ruang, perkiraan biaya pengadaan tanah pada tahap perencanaan, serta analisis perubahan nilai tanah sebelum dan sesudah kegiatan konsolidasi tanah. Peta tersebut juga dapat menjadi sumber informasi sekunder bagi kepentingan lain yang berkaitan dengan nilai tanah. Bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, tersedianya data yang lebih lengkap diharapkan dapat memperkuat dasar analisis dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, pemanfaatan informasi untuk pelayanan pertanahan dan tata ruang harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai penggunaan peta nilai tanah dan integrasinya dengan sistem yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Pelaksanaan pembuatan Peta Zona Nilai Tanah sendiri membutuhkan tahapan yang terstruktur. Mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penilaian Tanah, proses pembuatan peta ZNT mencakup persiapan, pembuatan peta zona awal nilai tanah, survei batas zona awal, pengumpulan data sampel nilai tanah, analisis dan pengolahan data, penyajian peta, serta pelaporan. Tahap persiapan meliputi pemilihan wilayah, penyusunan dokumen administrasi, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan penyiapan perangkat kerja lapangan. Wilayah yang belum memiliki peta ZNT termasuk salah satu kriteria yang dapat diprioritaskan dalam pemilihan area kerja. Dengan demikian, Kecamatan Pangale dan Kecamatan Budong-Budong dapat menjadi wilayah yang dipertimbangkan dalam perencanaan kegiatan, dengan tetap memperhatikan kesiapan data, penetapan area kerja, dan ketentuan teknis yang berlaku.
Tahapan berikutnya berfokus pada pengumpulan bukti dan pengolahan informasi nilai tanah. Petugas perlu mengidentifikasi batas zona awal, melakukan survei lapangan, serta menghimpun data sampel nilai tanah yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis dan diolah untuk menghasilkan nilai zona yang mencerminkan kondisi wilayah berdasarkan metode penilaian yang ditetapkan. Ketelitian dalam pengumpulan data menjadi unsur penting karena mutu hasil pemetaan bergantung pada kecukupan, relevansi, dan keterandalan informasi yang digunakan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk peta sesuai standar teknis, disertai pelaporan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Seluruh proses tersebut memerlukan koordinasi yang konsisten antara pelaksana teknis dan pihak terkait agar produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan serta dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Dari aspek pembiayaan, koordinasi antara Kantor Pertanahan dan BPKPAD menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa rencana kegiatan memiliki dasar penganggaran yang jelas. Karena Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah direncanakan menjadi pihak yang menyediakan anggaran melalui BPKPAD, pembahasan perlu mencakup penyesuaian kebutuhan biaya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, kejelasan keluaran kegiatan, serta mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. Rincian pembiayaan juga perlu diselaraskan dengan pembagian tugas yang disepakati dalam PKS dan ketentuan pendanaan penilaian tanah yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, dukungan anggaran diharapkan dapat diarahkan pada kebutuhan yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan teknis, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Koordinasi ini menjadi salah satu langkah awal untuk menerjemahkan kerja sama ke dalam rencana kegiatan yang lebih konkret. Kelanjutan proses tersebut bergantung pada kesepakatan teknis, kesiapan dokumen administrasi, kepastian penganggaran, serta penetapan jadwal dan wilayah kerja oleh pihak yang berwenang. Apabila seluruh prasyarat tersebut terpenuhi, pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Kecamatan Pangale dan Kecamatan Budong-Budong berpeluang memperluas cakupan informasi nilai tanah di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari tersusunnya peta, tetapi juga dari kualitas data, kejelasan pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya secara tepat untuk mendukung pelayanan pertanahan serta perencanaan pembangunan daerah.
Redaksi Tim Humas Kantah Mateng, bisa!
Komentar