Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa. Menurutnya, sinergi yang terbangun melalui berbagai program edukasi hukum akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan budaya hukum yang semakin baik di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Saefur Rochim saat menerima kunjungan koordinasi dari Alumni Peacemaker Justice Award Sulawesi Barat dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Barat yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Senin (8/6).
Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menerima kunjungan Ketua Alumni Peacemaker Justice Award Sulawesi Barat, Wahab, yang hadir bersama Wakil Ketua APDESI Sulawesi Barat, Arwin Rusdi. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, John Batara, serta perwakilan Penyuluh Hukum. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan fokus pembahasan pada pengembangan program penyuluhan dan edukasi hukum yang dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selain membahas rencana program kerja Alumni Peacemaker Justice Award Sulawesi Barat, pertemuan tersebut juga menjadi ajang untuk menjajaki peluang kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Saefur Rochim menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen yang ditunjukkan oleh Alumni Peacemaker Justice Award Sulawesi Barat dalam mendukung upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, keberadaan para alumni yang memiliki pengalaman dalam penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan edukasi hukum kepada masyarakat.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta juga menyepakati pentingnya mengangkat berbagai isu hukum aktual yang berkembang di tengah masyarakat sebagai materi utama penyuluhan hukum. Langkah tersebut dinilai penting agar materi yang disampaikan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan pemahaman yang aplikatif terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi.
Melalui kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Alumni Peacemaker Justice Award, dan APDESI Sulawesi Barat, diharapkan program penyuluhan hukum dan penguatan Posbankum dapat berjalan lebih optimal. Sinergi ini juga diharapkan mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang semakin sadar hukum serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan di Sulawesi Barat.
Komentar