Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal yang tertib administrasi, berdaya saing, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di daerah.
Hal tersebut disampaikan menanggapi keikutsertaan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam kegiatan Hidayatullah Halal Festival 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis (21/5).
“Kami terus mendorong pelaku UMKM agar tidak hanya fokus pada pengembangan produk, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas usaha. Legalitas melalui Perseroan Perorangan menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pembiayaan dan pengembangan usaha,” ujar Saefur Rochim.
Kegiatan Hidayatullah Halal Festival 2026 diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Mamuju sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap implementasi sertifikasi halal menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.
Keikutsertaan Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulbar dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap penguatan kapasitas dan legalitas pelaku usaha mikro dan kecil di Sulawesi Barat.
Dalam kegiatan itu, Bidang Pelayanan AHU turut menghadirkan layanan konsultasi Perseroan Perorangan bagi para pelaku usaha. Layanan tersebut dimanfaatkan untuk memberikan edukasi terkait proses pendirian badan usaha yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi UMKM.
Petugas layanan AHU menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha karena memberikan identitas hukum yang jelas, mendukung tertib administrasi, serta relevan dengan proses sertifikasi halal yang membutuhkan legalitas pelaku usaha secara resmi dan terdokumentasi.
Para pelaku usaha yang hadir tampak antusias memanfaatkan layanan konsultasi tersebut. Sejumlah peserta melakukan konsultasi terkait legalitas usaha dan keterkaitannya dengan proses sertifikasi halal.
Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penguatan usaha, baik dari sisi hukum maupun standar produk halal.
Selain menjadi sarana edukasi dan sosialisasi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing produk lokal, perlindungan konsumen, serta kepastian hukum terhadap produk yang beredar di masyarakat.
Kanwil Kemenkum Sulbar melalui Bidang Pelayanan AHU menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga sinergitas dengan LPH Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Barat serta instansi terkait lainnya dalam mendukung pengembangan ekosistem usaha halal yang legal, tertib administrasi, dan berdaya saing.
Sebagai tindak lanjut, Bidang Pelayanan AHU akan terus mendorong pendekatan jemput bola melalui kegiatan sosialisasi dan layanan konsultasi legalitas usaha bagi UMKM di berbagai kegiatan lintas sektor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki badan hukum dan siap memenuhi ketentuan sertifikasi halal menuju implementasi Wajib Halal Oktober 2026.
Komentar