MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, terus mendorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat melalui keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan. Kehadiran layanan ini menjadi upaya mendekatkan informasi dan bantuan hukum sekaligus membuka ruang penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.
Hal tersebut disampaikan menanggapi pentingnya pemerataan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan, sejalan dengan pembentukan Posbankum sebagai salah satu program prioritas Kementerian Hukum. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari dialog interaktif Halo Sulbar di RRI Mamuju, Senin (16/11/2026).
Dalam dialog tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menjelaskan bahwa Posbankum menyediakan empat layanan utama, yakni informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik atau sengketa melalui mediasi, serta rujukan advokat untuk perkara yang memerlukan penanganan melalui jalur pengadilan.
“Tujuan dibentuknya Posbankum di desa dan kelurahan adalah untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya melalui penyelesaian permasalahan hukum secara nonlitigasi atau di luar pengadilan, seperti konsultasi hukum, mediasi, dan musyawarah,” jelas Kurnia.
Ia menegaskan bahwa layanan Posbankum diberikan secara gratis. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan bantuan penyelesaian persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi pengadilan.
Secara nasional, pembentukan Posbankum telah mencapai 83.960 desa dan kelurahan. Sementara di Sulawesi Barat, sebanyak 648 Posbankum telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan.
Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan bahwa keberhasilan Posbankum membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan keterampilan memadai. Karena itu, pelatihan bagi kepala desa, lurah, dan paralegal menjadi bagian penting untuk memastikan layanan berjalan optimal. Kepala desa dan lurah yang mengikuti Peacemaker Training diharapkan mampu mengambil peran dalam penyelesaian konflik masyarakat melalui mediasi sesuai kewenangannya.
Dialog yang mengangkat tema “Kepala Desa dan Lurah sebagai Juru Damai: Ikhtiar Cegah Sengketa Masuk Pengadilan” tersebut turut menghadirkan Abd. Wahab, Ketua DPD NLPA Provinsi Sulawesi Barat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal keberadaan Posbankum dan tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.





Komentar