Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa evaluasi berkala dan perencanaan program kerja yang terukur merupakan langkah penting dalam memastikan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) berjalan secara optimal, profesional, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Setiap kegiatan harus dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaan program berikutnya semakin efektif dan tepat sasaran. Melalui evaluasi serta perencanaan yang matang, kami ingin memastikan seluruh layanan AHU, baik di bidang kenotariatan, badan usaha, maupun layanan administrasi hukum lainnya, dapat terlaksana secara akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan rapat internal Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (26/6). Rapat tersebut bertujuan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mematangkan rencana program kerja pada periode berikutnya.
Dalam rapat tersebut, Bidang Pelayanan AHU melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan koordinasi wilayah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Evaluasi mencakup hasil pemantauan dan pengawasan layanan kenotariatan, termasuk kepatuhan notaris serta berbagai kendala teknis yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, rapat juga membahas perkembangan layanan badan usaha, meliputi progres pendaftaran, pemutakhiran data korporasi, serta potensi pengembangan layanan Perseroan Perorangan di kedua wilayah tersebut. Seluruh dokumen pendukung, laporan fasilitasi, dan pertanggungjawaban keuangan turut dievaluasi guna memastikan penyelesaiannya sesuai prinsip akuntabilitas dan target kinerja.
Rapat juga memfokuskan pembahasan pada penyusunan program kerja Bidang AHU untuk minggu mendatang. Tim menyusun jadwal kegiatan, pembagian tugas, serta mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan, seperti kendala pada sistem aplikasi maupun koordinasi dengan instansi terkait.
Melalui evaluasi tersebut, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum Sulbar berharap setiap program dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan tepat waktu, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus berkomitmen memperkuat tata kelola pelayanan Administrasi Hukum Umum melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan koordinasi, serta perencanaan program kerja yang adaptif sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komentar