MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menghadiri Forum Pertemuan Terbuka Seluruh Pegawai (Town Hall Meeting) bersama Menteri Hukum Republik Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (31/7). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum, baik dari unit pusat maupun kantor wilayah, sebagai sarana komunikasi langsung antara pimpinan dan pegawai.
Saefur Rochim menilai pelaksanaan Town Hall Meeting memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi internal sekaligus menyamakan persepsi seluruh jajaran terhadap berbagai kebijakan strategis yang tengah dijalankan Kementerian Hukum.
“Forum ini menjadi wadah yang efektif untuk membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan pegawai. Kanwil Kemenkum Sulbar siap mendukung seluruh kebijakan kementerian, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” ujar Saefur Rochim.
Dalam arahannya, Menteri Hukum Republik Indonesia menyampaikan bahwa Town Hall Meeting merupakan ruang dialog terbuka yang bertujuan mempererat koordinasi organisasi sekaligus menampung berbagai aspirasi, gagasan, dan tantangan yang dihadapi pegawai dalam menjalankan tugas.
Menurut Menteri Hukum, budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Ia menegaskan bahwa kemajuan institusi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.
Di bidang manajemen sumber daya manusia, Kementerian Hukum berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pembinaan karier pegawai. Langkah tersebut diwujudkan melalui percepatan program kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai berprestasi, penyempurnaan mekanisme pengisian jabatan berbasis sistem merit melalui skema e-voting, serta pengembangan program peningkatan kompetensi bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan mitra internasional.
Selain itu, seluruh kantor wilayah didorong untuk aktif mengidentifikasi pegawai yang memiliki prestasi serta melakukan pemetaan kebutuhan formasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Pada sektor komunikasi publik, Menteri Hukum menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi yang cepat, tepat, dan edukatif. Untuk mendukung hal tersebut, kementerian berencana membentuk tim respons media sosial yang melibatkan pegawai dari berbagai unit kerja.
Upaya tersebut akan dibarengi dengan penyusunan pedoman penggunaan media sosial, mekanisme mitigasi risiko, serta penguatan perlindungan terhadap potensi ancaman siber dan penyalahgunaan informasi digital guna menjaga citra positif institusi.
Di bidang pelayanan hukum, Menteri Hukum juga menyoroti perlunya percepatan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia pada sektor strategis, seperti penyuluh hukum, analis kekayaan intelektual, tenaga teknologi informasi, serta penguatan Pos Bantuan Hukum dan Sentra Kekayaan Intelektual di daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Saefur Rochim menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar siap mengoptimalkan koordinasi lintas bidang, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Kami akan memastikan seluruh kebijakan strategis kementerian dapat diterapkan secara maksimal di Sulawesi Barat melalui penguatan sinergi, peningkatan kompetensi pegawai, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kerja sama dan komitmen seluruh jajaran menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Kementerian Hukum yang modern, responsif, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh pegawai Kementerian Hukum semakin memahami arah kebijakan organisasi, memperkuat budaya kerja yang positif, serta bersama-sama menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar