MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan percepatan penyelesaian target kegiatan dan pelaporan menjelang akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Saefur usai mengikuti rapat evaluasi Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Hukum secara virtual, Jumat (9/10/2026).
Saefur menilai evaluasi Triwulan III perlu menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan, terutama terhadap pekerjaan yang belum selesai dan kewajiban pelaporan yang masih harus dituntaskan.
“Evaluasi harus menjadi dasar untuk memastikan setiap target berjalan sesuai rencana. Capaian yang sudah terpenuhi perlu dipertahankan, sementara pekerjaan yang belum selesai harus segera ditindaklanjuti dengan langkah yang jelas,” ujar Saefur.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara pelaksanaan kegiatan, target dalam Rencana Aksi, dan pemenuhan data dukung agar seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
“Memasuki Triwulan IV, koordinasi dan pemantauan perlu dilakukan secara konsisten. Setiap anggota tim harus memahami target dan tanggung jawabnya agar kegiatan serta pelaporan dapat diselesaikan sesuai jadwal,” kata Saefur.
Rapat tersebut mengevaluasi pelaksanaan kegiatan selama Juli hingga September 2026 sekaligus membahas rencana kerja Oktober hingga Desember. Pembahasan mencakup capaian, kendala, pemenuhan data dukung, penyelesaian laporan, serta penyesuaian jadwal berdasarkan Rencana Aksi Kanwil dan pedoman BSK serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian ialah penyusunan laporan tindak lanjut SPAK dan SPKP. Persiapan laporan direncanakan mulai Oktober agar dapat disampaikan sesuai jadwal pada November.
Tim juga membahas target kolaborasi dan penguatan jejaring dengan pemerintah daerah serta perguruan tinggi sesuai pedoman BSK. Koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan diperlukan agar pelaksanaan dan luaran kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memantau capaian secara berkala, mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tertunda, serta memastikan seluruh kewajiban kegiatan dan pelaporan Triwulan IV terlaksana sesuai ketentuan.
Komentar