MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum di Sulawesi Barat.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti koordinasi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Selasa kemarin
Saefur menilai pengawasan Ormas membutuhkan koordinasi antarlembaga agar informasi dan potensi permasalahan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
“Pengawasan Ormas perlu didukung sinergi dan pertukaran informasi antarlembaga, sehingga setiap potensi permasalahan dapat dikenali dan dikoordinasikan sejak awal sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Saefur.
Koordinasi tersebut juga membahas rencana pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum. Tim tersebut diarahkan untuk memperkuat pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi konflik maupun pelanggaran, sekaligus mendukung koordinasi dalam penanganan permasalahan Ormas.
Dalam koordinasi tersebut, Saefur didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Kemenkum Sulbar bersama Polda Sulbar dan Kejati Sulbar selanjutnya terus membangun koordinasi dalam pengawasan Ormas berbadan hukum, termasuk melalui pertukaran informasi, deteksi dini, dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komentar