MAMUJU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih terarah, terukur, dan mudah diterapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang transparan, efektif, serta memiliki kepastian mekanisme dan prosedur.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat pembahasan penyusunan SOP Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berlangsung di ruang kerja Kanwil Kemenkum Sulbar, Rabu (11/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong agar penyusunan SOP tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan yang jelas diperlukan agar setiap proses berjalan konsisten dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan Kekayaan Intelektual.
Dalam pembahasan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar memfokuskan penyusunan tiga SOP yang mencakup kebutuhan utama pelayanan KI. Ketiganya meliputi SOP Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran KI, SOP Pemberian Informasi dan Konsultasi KI, serta SOP Pengaduan Pelanggaran KI.
SOP Fasilitasi dan Pendampingan Pendaftaran KI akan mengatur mekanisme pendampingan bagi masyarakat, mulai dari konsultasi awal hingga proses pengajuan permohonan pendaftaran. Melalui prosedur ini, masyarakat diharapkan mendapatkan arahan yang lebih terstruktur dalam melindungi hasil karya, produk, maupun inovasi yang dimiliki.
Selanjutnya, SOP Pemberian Informasi dan Konsultasi KI akan menjadi pedoman bagi petugas dalam memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis Kekayaan Intelektual, persyaratan, tata cara pendaftaran, hingga aspek pelindungannya. Sementara itu, SOP Pengaduan Pelanggaran KI disiapkan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas.
Penyusunan ketiga SOP tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pelayanan dengan standar kerja yang seragam sekaligus memperjelas tanggung jawab petugas pada setiap tahapan pelayanan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi yang tepat, tetapi juga mendapatkan kepastian mengenai proses layanan yang harus dilalui.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan menyusun rancangan ketiga SOP dengan memperhatikan alur pelayanan, persyaratan, jangka waktu penyelesaian, serta pembagian tugas petugas. Rancangan tersebut selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan sebelum diusulkan untuk proses penelaahan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap pelayanan Kekayaan Intelektual semakin mudah diakses, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen dalam memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual serta memberikan manfaat nyata bagi para pencipta, pelaku usaha, dan pemilik inovasi di Sulawesi Barat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ahmad Sahrun, menegaskan bahwa penyusunan SOP tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh layanan Kekayaan Intelektual berjalan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Ia berharap keberadaan SOP ini dapat meningkatkan profesionalisme petugas, mempercepat proses pelayanan, serta memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam mengakses layanan KI.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan Kekayaan Intelektual yang mudah, transparan, dan memiliki kepastian prosedur. Melalui SOP ini, setiap petugas memiliki pedoman kerja yang jelas sehingga pelayanan dapat diberikan secara optimal dan manfaat pelindungan Kekayaan Intelektual semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Komentar