Mamuju, Kabarsulbar.com — Di atas kertas, pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dibuat untuk memastikan bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Namun di lapangan, ketidaksesuaian klasifikasi data memicu dampak sosial mendalam. warga kurang mampu yang tercatat di kategori menengah (desil 6 ke atas) secara otomatis kehilangan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Kondisi ini memunculkan kembali pemeo lama yang kini makin terasa nyata di tengah masyarakat: “Orang miskin dilarang sakit.”
Realita di Lapangan: Menahan Sakit Demi Menghindari Biaya
Bagi sebagian keluarga rentan, perubahan angka desil dalam sistem bukan sekadar perubahan status statistik, melainkan kenyataan pahit yang mengubah nasib. Warga yang sebelumnya mengandalkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah kini harus menanggung biaya secara mandiri atau terpaksa menunda pengobatan.
” Kalau berobat tanpa BPJS, kami takut biayanya besar. Jadi kadang ditahan saja sakitnya,” ungkap salah seorang warga Desa Bambu Mamuju yang terkena dampak pencabutan PBI akibat penyesuaian desil, Selasa, 13/10/26.
Banyak kasus menunjukkan warga dengan penghasilan pas-pasan, yang masih harus membiayai kebutuhan harian dan sekolah anak, mendadak dikategorikan pada desil kesejahteraan yang lebih tinggi. Akibatnya, ketika dihadapkan pada penyakit kronis atau kebutuhan medis mendesak, pilihan yang tersisa sangat terbatas: berutang atau membiarkan penyakit memburuk.
Dampak Utama Kebijakan Desil yang Tidak Akurat
Area Dampak Bentuk Risiko di Masyarakat
Kesehatan Publik Warga menunda berobat hingga kondisi kritis karena takut beban biaya.
Ekonomi KeluargaRisiko kemiskinan ekstrem (catastrophic expenditure) akibat biaya medis mandiri.
Akses Bantuan SosialTerputusnya jaminan kesehatan gratis (PBI) serta bantuan sosial pendukung seperti KIP Kuliah.
Kerentanan SosialProses sanggah dan verifikasi data membutuhkan waktu, sementara risiko sakit datang sewaktu-waktu.
Jurang Antara Sistem Data dan Kondisi Nyata
Masalah utama dari fenomena ini bersumber dari celah akurasi pemutakhiran data. Kebijakan desil kerap kali tidak beradaptasi secepat dinamika kehidupan masyarakat. Seorang kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan, buruh yang mengalami kecelakaan, atau warga lansia yang hidup sendirian bisa dengan cepat jatuh dalam garis kerentanan, tetapi angka desil mereka di dalam sistem butuh waktu lama untuk diperbarui.
DPR dan pengamat kebijakan publik mengingatkan agar klasifikasi desil tidak dijadikan satu-satunya tolak ukur tunggal mutlak dalam penonaktifan BPJS PBI selama proses rekonsiliasi data belum 100% valid. Pelayanan dasar—khususnya kesehatan kronis dan gawat darurat—seharusnya tetap dijamin oleh negara tanpa terhambat oleh benteng administratif.
Langkah Perbaikan yang Diperlukan
Mekanisme Sanggah Cepat di Loket Pelayanan:
Puskesmas dan RSUD perlu diberi diskresi untuk menerima penanganan darurat tanpa menolak pasien akibat kendala desil.
Sinkronisasi Data Berkala:
Koordinasi antar-kementerian, BPS, dan pemerintah daerah harus dipercepat untuk memverifikasi usulan warga secara real-time.
Penyederhanaan Jalur Pengaduan: Layanan pendaftaran ulang atau verifikasi faktual harus ramah bagi masyarakat awam, lansia, dan warga miskin pedesaan.
Komentar