MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Hukum dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) melalui penguatan koordinasi dan pembagian peran lintas instansi.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi koordinasi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Kesbangpol Sulawesi Barat, Kamis (24/9/2026).
Saefur menyampaikan, pengawasan Ormas tidak hanya membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan, tetapi juga dukungan dari unsur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Dalam konteks tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar mendorong keterlibatan pegawai dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
“Kementerian Hukum memiliki peran sesuai tugas dan kewenangan, khususnya dalam aspek administrasi hukum dan pembinaan. Karena itu, keterlibatan dalam tim terpadu menjadi bagian dari upaya menyatukan kompetensi antarlembaga,” ujar Saefur.
Permohonan penunjukan pegawai disampaikan kepada Kesbangpol Sulbar untuk memperoleh unsur yang memiliki kompetensi dan relevansi tugas dalam pelaksanaan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
Menurut Saefur, pembagian peran yang jelas akan membantu setiap instansi menjalankan fungsi masing-masing sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan.
“Yang kita bangun adalah pola kerja bersama, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang berjalan sesuai kewenangan masing-masing,” kata Saefur.
Langkah tersebut sekaligus memperluas sinergi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan pemangku kepentingan daerah dalam mendukung tertib administrasi dan pembinaan Ormas. Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Sulbar juga telah melakukan koordinasi dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam rencana pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
Kanwil Kemenkum Sulbar selanjutnya menindaklanjuti koordinasi bersama Kesbangpol Sulbar terkait penunjukan anggota, mekanisme kerja, serta pembagian tugas dalam Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Provinsi Sulawesi Barat.
Komentar