MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mencatat capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sulbar meraih Terbaik II dalam implementasi Program 3 Juta Rumah pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi, Jumat, 18 September 2026. Capaian ini menjadi bagian dari rentang prestasi Pemerintah Provinsi Sulbar sepanjang 2025–2026 yang menunjukkan progres dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Capaian tersebut sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, dengan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam konteks infrastruktur, arah tersebut diterjemahkan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dasar, termasuk penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas kawasan permukiman serta dukungan terhadap infrastruktur yang menunjang kehidupan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin mengatakan, penghargaan Kemendagri tersebut tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan adanya progres teknis dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. Menurutnya, keberhasilan program harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, kesiapan lokasi, pelaksanaan konstruksi, pemenuhan standar teknis, pengendalian mutu hingga pengawasan pekerjaan di lapangan.
“Bagi PUPR, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan. Rumah yang dibangun harus memenuhi aspek teknis, aman, layak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, progres fisik harus berjalan seiring dengan pengendalian mutu, pengawasan dan kepastian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan,” kata Surya, Sabtu, 19 September 2026.
Surya menekankan, kualitas konstruksi sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat. Karena itu, tenaga kerja konstruksi, pengawas maupun tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan perlu memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya.
“Jasa konstruksi harus dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan bersertifikat, baik tukang atau tenaga kerja konstruksi, pengawas maupun tenaga ahli. Ini penting agar setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain kompetensi tenaga konstruksi, menurut Surya, pengujian mutu melalui laboratorium menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pekerjaan. Material dan hasil pekerjaan perlu diuji sesuai kebutuhan teknis sehingga kualitas konstruksi dapat dikendalikan secara objektif.
“Kualitas harus kita uji melalui laboratorium. Dengan begitu, kita tidak hanya melihat pekerjaan secara visual, tetapi memiliki dasar teknis bahwa material dan hasil konstruksi memenuhi persyaratan. Kualitas harus kita capai bersama agar bangunan dapat bertahan lama, memenuhi umur ekonomisnya dan memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghargaan Kemendagri tersebut menjadi penyemangat bagi PUPR untuk terus memperkuat koordinasi, pengawasan, kompetensi tenaga konstruksi dan pengendalian mutu dalam setiap pembangunan infrastruktur dan perumahan di Sulawesi Barat.
Komentar