MAMUJU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pengendalian kinerja organisasi melalui evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus pemantapan agenda kegiatan untuk sepekan ke depan. Evaluasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh target kinerja, pelayanan publik, dan penyelesaian administrasi berjalan sesuai rencana.
Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (30/10/2026). Rapat diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kurnia Banani Adam, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Ahmad Sahrun, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir, pejabat fungsional, pegawai pelaksana, serta peserta Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Saefur Rochim menekankan pentingnya kedisiplinan, koordinasi, dan tanggung jawab seluruh jajaran dalam menuntaskan pekerjaan. Evaluasi mingguan tidak hanya menjadi sarana mengukur capaian, tetapi juga mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan program organisasi semakin efektif.
Pembahasan mencakup perkembangan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran 2027, pembinaan hukum, pelayanan administrasi hukum, kekayaan intelektual, hingga pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Pada aspek administrasi dan kepegawaian, perhatian diarahkan pada penyelesaian dokumen rencana kerja, pemutakhiran data melalui aplikasi DMS, pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penilaian kompetensi, serta kelengkapan data dukung Reformasi Birokrasi. Seluruh unit kerja diminta memastikan dokumen dan kewajiban administratif diselesaikan tepat waktu.
Sementara itu, dalam pengelolaan anggaran, rapat menyoroti penyelesaian laporan keuangan, tindak lanjut evaluasi anggaran, serta penyusunan kebutuhan dan perencanaan tahun 2027. Penginputan data melalui aplikasi Bappenas dan penyesuaian perjanjian kinerja pada aplikasi e-Labkin juga menjadi bagian dari agenda yang harus segera dituntaskan.
Di bidang pembinaan hukum, terdapat perkembangan positif pada capaian kegiatan pascapemberian bantuan hukum yang meningkat dari 11 persen menjadi 85 persen. Capaian tersebut akan terus didorong melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah desa serta pendampingan teknis terhadap wilayah yang masih memerlukan penyelesaian data dan proses penilaian Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, menyampaikan bahwa peningkatan capaian tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan pendampingan yang terus dilakukan bersama pihak terkait. Menurutnya, percepatan penyelesaian laporan pascapemberian bantuan hukum harus menjadi perhatian bersama agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Ia juga menekankan pentingnya pemetaan desa yang masih memiliki kendala, sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih terarah. Dengan demikian, keberadaan Posbankum tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi dan bantuan hukum.
Pada sektor pelayanan hukum, Divisi Pelayanan Hukum melaporkan penyelesaian 15 pendaftaran PTP selama pekan berjalan, di samping pelaksanaan koordinasi layanan UMKM dan pemeriksaan protokol notaris. Adapun untuk kekayaan intelektual, sebanyak 888 permohonan telah diproses dari target tahunan 1.186 permohonan. Dengan demikian, masih terdapat 298 permohonan yang perlu dikejar hingga akhir tahun.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ahmad Sahrun, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan pelaksanaan layanan hukum melalui peningkatan koordinasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Menurutnya, pencapaian target kekayaan intelektual membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan UMKM.
Ia menyebutkan bahwa sosialisasi dan pendampingan akan terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dengan langkah tersebut, potensi karya dan produk unggulan daerah diharapkan semakin banyak memperoleh perlindungan hukum sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Sulawesi Barat.
Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara daring menjadi salah satu agenda yang harus segera dikoordinasikan. Hasil survei diharapkan menjadi instrumen untuk mengetahui pengalaman masyarakat sekaligus bahan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu juga diingatkan pentingnya kualitas pelaporan dan publikasi kegiatan. Setiap bagian dan divisi diminta menyusun laporan mingguan dan bulanan secara lengkap, mulai dari tujuan, sasaran, hasil kegiatan hingga dokumentasi pendukung. Penguatan tim kreatif juga diperlukan agar berbagai capaian kinerja dapat disampaikan kepada masyarakat melalui publikasi yang informatif dan mudah dipahami.
Melalui evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat sinergi internal, mempercepat penyelesaian target tahun berjalan, serta mematangkan perencanaan program 2027. Langkah ini diharapkan berdampak pada peningkatan akuntabilitas organisasi dan semakin optimalnya akses masyarakat terhadap layanan hukum di Sulawesi Barat.
Komentar