Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Mingguan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Saefur Rochim, secara virtual, Jumat (10/7). Kegiatan ini menjadi forum untuk mengukur progres pelaksanaan program, menyelesaikan berbagai kendala, sekaligus merumuskan langkah percepatan pencapaian target kinerja tahun 2026.
Saefur Rochim menegaskan bahwa evaluasi rutin merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas di setiap unit kerja. Menurutnya, setiap hasil evaluasi harus ditindaklanjuti secara nyata agar mampu meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Keberhasilan organisasi dibangun melalui kerja sama yang solid, komunikasi yang terbuka, dan komitmen seluruh jajaran untuk menyelesaikan setiap target secara tepat waktu. Evaluasi ini menjadi ruang untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” ujar Saefur Rochim.
Rapat diikuti oleh para Kepala Divisi, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, dan pegawai terkait. Berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, pelayanan hukum, kehumasan, hingga pengembangan transformasi digital di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Pada aspek administrasi dan keuangan, pimpinan mengapresiasi progres penyelesaian rekonsiliasi data kepegawaian yang telah menunjukkan hasil positif. Sebagian besar data yang sebelumnya memerlukan penyesuaian telah berhasil diselesaikan, sementara proses rekonsiliasi laporan keuangan Semester I Tahun 2026 juga memasuki tahap akhir. Seluruh unit diingatkan untuk segera menuntaskan pemutakhiran data SKP, penyelesaian hak-hak kepegawaian, serta pemenuhan indikator pada Sistem Pengendalian Program Terpadu (SPP Terpadu).
Transformasi digital juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Kanwil Kemenkum Sulbar tengah mempersiapkan implementasi chatbot pelayanan publik yang akan terintegrasi dengan website resmi kantor wilayah. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih cepat mengenai layanan hukum, Administrasi Hukum Umum, kenotariatan, bantuan hukum, serta layanan publik lainnya. Untuk mendukung implementasinya, seluruh data layanan akan terus diperbarui dan kualitas pengelolaan sistem akan ditingkatkan.
Di bidang pelayanan hukum, rapat membahas perkembangan rencana kerja sama dengan RSUD Provinsi Sulawesi Barat yang telah memasuki tahap penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus mempersiapkan partisipasi pada Festival Nusantara 2026 melalui pembukaan booth layanan sebagai media promosi dan edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Bidang Administrasi Hukum Umum tetap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pendirian maupun pembaruan data Perseroan Perorangan sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan.
Pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, pembahasan difokuskan pada percepatan harmonisasi regulasi, pelaksanaan penyuluhan hukum, serta penguatan akses bantuan hukum. Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkum Sulbar akan melaksanakan penyuluhan hukum di Kabupaten Mamuju yang dirangkaikan dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Penyebarluasan informasi hukum hingga tingkat desa juga akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Mengakhiri rapat, Saefur Rochim menginstruksikan seluruh pimpinan unit untuk mengawal setiap tindak lanjut hasil evaluasi secara konsisten. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus dibarengi dengan penguatan tata kelola organisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta publikasi yang efektif agar manfaat program-program Kementerian Hukum semakin dirasakan masyarakat.
Melalui evaluasi yang dilaksanakan secara berkala, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat optimistis seluruh target kinerja tahun 2026 dapat dicapai secara optimal, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komentar