Mamuju – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, M. Tahir, menegaskan bahwa penguatan fungsi administratif dan fasilitatif menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta memastikan setiap program kerja berjalan tepat waktu, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sangat ditentukan oleh tertib administrasi, kualitas pengelolaan sumber daya, serta koordinasi yang baik antarunit kerja. Monitoring dan evaluasi rutin menjadi sarana untuk memastikan seluruh target dapat dicapai secara optimal,” ujar M. Tahir saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang Fasilitatif dan Administratif yang dilaksanakan secara virtual.
Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum sebagai forum evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan tugas selama minggu berjalan, sekaligus membahas langkah-langkah percepatan penyelesaian program prioritas pada bidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara.
Pada bidang Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha, rapat mengevaluasi pelaksanaan rekonsiliasi peremajaan data pegawai, termasuk penyelesaian anomali data kepegawaian dan pengisian Document Management System (DMS) pegawai. Selain itu, dibahas proses penyerahan Surat Keputusan pemberhentian pegawai serta monitoring pengumpulan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan II agar dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Di bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, disampaikan bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I masih dalam proses penyelesaian. Sementara itu, penginputan e-Monev Bappenas, penyusunan Laporan Triwulan II, Laporan Bulan Juni, serta pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Aplikasi Pilar telah berhasil dilaksanakan.
Pada bidang Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), pembahasan difokuskan pada pemenuhan data dukung rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026, serta penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
Menutup rapat, M. Tahir menginstruksikan seluruh jajaran agar terus memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian setiap target administrasi, serta menjaga kualitas data dan pelaporan. Ia berharap seluruh unit pendukung dapat terus memberikan kontribusi optimal sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berjalan efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komentar