MAMUJU TENGAH – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Mamuju Tengah terus memantapkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi guna memperkuat integrasi data reforma agraria. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian sengketa tanah, penataan aset, serta penataan akses bagi masyarakat dapat berjalan tepat sasaran dan berkeadilan.
Melalui rapat koordinasi penataan data penataan aset dan akses, GTRA Mamuju Tengah melibatkan berbagai pihak teknis, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, hingga unsur aparat penegak hukum dan pemerintah desa.
Ketua Pelaksana GTRA Mamuju Tengah menekankan pentingnya validitas data pertanahan berbasis lintas sektor.
Integrasi data yang solid diharapkan mampu meminimalkan potensi konflik agraria serta mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat pemegang hak.
” Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci utama. Reforma agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset atau penyerahan sertifikat tanah belaka, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan program pemberdayaan ekonomi (penataan akses) agar tanah yang dimiliki masyarakat benar-benar produktif,” ujar Plh Kepala Badan Pertahanan Mamuju Tenaga Asmanto Mesman, Rabu, 23/09/26
Selain fokus pada validasi subjek dan objek penerima reforma agraria, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi kawasan hutan, pemanfaatan tanah negara, serta pemetaan potensi wilayah guna mendukung sektor pertanian dan perkebunan lokal.
Melalui penguatan data berbasis kolaborasi interkementerian dan lintas dinas ini, GTRA Mamuju Tengah optimistis dapat menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Lallatassisara.
Komentar