News
Beranda » Berita » Kemenkum Sulbar Ikuti Penguatan SDM Pengelola PPID, Perkuat Mitigasi Sengketa Informasi Publik

Kemenkum Sulbar Ikuti Penguatan SDM Pengelola PPID, Perkuat Mitigasi Sengketa Informasi Publik

MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong langkah antisipatif dalam pengelolaan layanan informasi publik untuk meminimalkan potensi sengketa informasi. Kesiapan pengelola dalam memahami regulasi, prosedur pelayanan, dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan menanggapi kegiatan Penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, bersama jajaran di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulbar.

“Potensi sengketa informasi perlu diantisipasi melalui pengelolaan layanan yang tertib dan sesuai ketentuan. Saya berharap seluruh jajaran memahami mekanisme keterbukaan informasi sehingga setiap permohonan masyarakat dapat ditangani secara cermat, profesional, dan bertanggung jawab,” ujar Saefur.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, bersama jajaran mengikuti kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama selaku PPID Kementerian Hukum.

“Penguatan pemahaman ini penting agar pengelola layanan mampu mengenali prosedur dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam memberikan informasi publik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diantisipasi melalui pelayanan yang tepat sejak awal,” ujar M. Tahir.

Kemenkum Sulbar Perkuat Tertib Administrasi BMN

Sementara itu, Karo Hukerma Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, saat membuka pelaksanaan kegiatan itu mengatakan

Penguatan kapasitas SDM pengelola PPID merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

“Di tengah dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin cepat, jajaran pengelola informasi publik di Kementerian Hukum dituntut tidak hanya memahami regulasi keterbukaan informasi secara tekstual, tetapi juga mampu menyajikan layanan yang adaptif, akurat, dan tepat waktu” ujarnya

Melalui pembinaan ini, kami ingin memastikan seluruh unit kerja dan kantor wilayah memiliki standar layanan informasi yang seragam demi mempertahankan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Huku

Pemaparan materi dan diskusi menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP).

Kemenkum Sulbar Evaluasi Pengelolaan Arsip, Fokus Tingkatkan Kualitas Administrasi dan Akuntabilitas

Pembahasan diarahkan pada peningkatan kompetensi pengelola informasi dalam mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi publik.

Melalui penguatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar diharapkan semakin siap menjalankan pengelolaan informasi publik secara profesional sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement