MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat memperkuat pengawasan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya terhadap persediaan Blangko Apostille dan Label Legalisasi yang mengalami kerusakan maupun sudah tidak sesuai dengan ketentuan nomenklatur terbaru.
Langkah tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Surat Edaran terkait Penetapan Persediaan Rusak/Usang, Pemusnahan, serta Penghapusan Blangko Apostille dan Label Legalisasi, Senin (16/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya pengelolaan persediaan negara secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap barang milik negara harus tercatat dengan benar dan memiliki kejelasan kondisi maupun status administrasinya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan aset.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulbar tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, Tim Keuangan, Tim Barang Milik Negara (BMN), serta peserta magang pada Bagian Tata Usaha dan Umum.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-02.PB.04.01 Tahun 2026 tentang Penetapan Persediaan Rusak/Usang Berupa Blangko Apostille dan Label Legalisasi serta Surat Edaran Nomor AHU-PB.05.04-01 Tahun 2026 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Persediaan Berupa Blangko Apostille dan Label Legalisasi.
Salah satu pokok pembahasan adalah penentuan kriteria barang yang masuk kategori rusak atau usang. Blangko Apostille dan Label Legalisasi dinyatakan rusak apabila mengalami kerusakan fisik, seperti hasil cetakan bertumpuk atau tidak presisi, tulisan tidak terbaca dengan jelas, sobek, cacat, maupun bentuk kerusakan lainnya.
Sementara itu, kategori usang ditetapkan terhadap blangko dan label yang masih menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak lagi dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terhadap barang yang memenuhi kriteria tersebut, satuan kerja diwajibkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi kesesuaian jenis dan kode barang, jumlah persediaan, lokasi penyimpanan, serta kondisi fisik dengan data administrasi yang tercatat.
Perubahan status barang dari kondisi baik menjadi rusak atau usang selanjutnya harus diperbarui melalui aplikasi SAKTI Modul Persediaan dengan menyertakan dokumentasi sebagai bukti pendukung.
Sosialisasi juga menguraikan prosedur pemusnahan dan penghapusan persediaan agar seluruh proses dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapannya dimulai dari pembentukan tim internal, pemeriksaan administrasi dan fisik barang, pengajuan persetujuan pemusnahan, hingga pelaksanaan pemusnahan dan penerbitan keputusan penghapusan.
Dalam ketentuannya, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan untuk memastikan barang tidak dapat digunakan kembali maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaannya wajib dilakukan paling lama satu bulan setelah surat persetujuan pemusnahan diterbitkan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan BMN berupa Persediaan, disertai dokumentasi kegiatan.
Untuk mendukung proses tersebut, satuan kerja perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain surat permohonan persetujuan pemusnahan, SK pembentukan tim internal, Berita Acara Penelitian BMN berupa Persediaan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Laporan Barang Persediaan, Daftar Persediaan Keluar kategori Rusak/Usang, serta dokumentasi foto berwarna.
Khusus bagi Kantor Wilayah, permohonan persetujuan pemusnahan disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Bagian Umum. Setelah pemusnahan dilaksanakan, proses penghapusan dilanjutkan melalui pengajuan permohonan keputusan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan melampirkan laporan pelaksanaan dan berita acara pemusnahan.
Penghapusan dalam pencatatan persediaan pada aplikasi SAKTI baru dapat dilakukan setelah keputusan penghapusan diterbitkan melalui Daftar Barang Pengguna pada Modul Persediaan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan melakukan inventarisasi dan pemeriksaan fisik terhadap seluruh persediaan Blangko Apostille dan Label Legalisasi yang berada dalam penguasaannya. Koordinasi antara Bagian Tata Usaha dan Umum, Tim BMN, serta Tim Keuangan juga akan diperkuat untuk memastikan kesesuaian data dan kesiapan dokumen apabila ditemukan barang yang memenuhi kriteria pemusnahan.
Melalui sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen meningkatkan kualitas penatausahaan BMN dengan memastikan setiap proses pencatatan, pemusnahan, hingga penghapusan persediaan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan aset negara yang tertib administrasi, akuntabel, dan bebas dari potensi penyalahgunaan.





Komentar