MAMUJU – Pembenahan sistem kearsipan menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui persiapan menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa pengelolaan arsip harus menjadi perhatian seluruh jajaran karena berkaitan langsung dengan tertib administrasi, keamanan dokumen, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan.
Menurutnya, setiap unit kerja perlu memastikan bahwa dokumen dan arsip dikelola secara benar, mulai dari proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyimpanannya. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan agar pelayanan administrasi semakin efektif.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pembukaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan yang berlangsung secara daring, Senin (16/11/2026), pukul 10.00 WITA. Kegiatan yang dibuka oleh Tim Kearsipan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulbar, M. Tahir, bersama jajaran dari ruang rapat kantor wilayah.
Pelaksanaan evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, tetapi juga untuk melihat secara menyeluruh berbagai kendala yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan kearsipan. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi kelemahan sistem pengelolaan serta penyebab belum optimalnya hasil pengawasan pada periode sebelumnya.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu telah ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja. Hal ini penting agar evaluasi tidak berhenti pada penemuan kekurangan, tetapi menghasilkan langkah perbaikan yang benar-benar dilaksanakan.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah agenda pembenahan turut menjadi fokus, di antaranya pemahaman terhadap instrumen penilaian dan standar kearsipan, penyusunan strategi percepatan peningkatan kualitas pengelolaan arsip, serta penguatan pengamanan dan pengelolaan arsip vital.
Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) juga menjadi perhatian. Penerapan sistem ini diharapkan dapat semakin memperkuat proses administrasi persuratan dan pengelolaan arsip secara digital, sekaligus memastikan setiap dokumen dapat dikelola dan ditelusuri sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, bersama jajaran diharapkan dapat memanfaatkan proses evaluasi ini untuk memetakan hal-hal yang masih perlu dibenahi di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar. Hasil penilaian nantinya menjadi bahan penyusunan program kerja kearsipan yang lebih terarah pada tahun mendatang.
Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kearsipan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 16 hingga 20 November 2026. Khusus Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, pelaksanaan evaluasi ditetapkan pada Jumat, 20 November 2026.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berupaya menjadikan evaluasi kearsipan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan dokumen, meningkatkan kedisiplinan administrasi, serta memperkuat budaya kerja yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan arsip yang semakin baik, setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan organisasi diharapkan memiliki dukungan administrasi yang lebih terstruktur, aman, dan akuntabel.





Komentar