Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menaruh perhatian pada pentingnya tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pembenahan pelayanan hukum. Berbagai persoalan yang disampaikan dalam forum PASTI ADA SOLUSI menunjukkan bahwa kepastian prosedur, ketepatan kewenangan, dan koordinasi antarinstansi menjadi unsur penting dalam penyelesaian masalah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan menanggapi kegiatan PASTI ADA SOLUSI Bersama Menteri Hukum Episode 26 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (20/11/2026). Dalam forum tersebut, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mendengarkan sejumlah pengaduan sekaligus memberikan arahan penanganan kepada unit kerja terkait.
“Setiap pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Pelayanan hukum tidak cukup hanya memastikan prosedur berjalan, tetapi juga harus memberikan kejelasan informasi dan kepastian penanganan bagi masyarakat,” ujar Saefur.
Sejumlah pengaduan yang dibahas berkaitan dengan dugaan pembuatan akta perusahaan tanpa persetujuan ahli waris, perubahan susunan pengurus dan direksi perseroan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, serta verifikasi pemilik manfaat atau beneficial ownership. Menteri Hukum menginstruksikan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan notaris terkait, termasuk memfasilitasi pertemuan dengan para pelapor.
Persoalan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran turut menjadi pembahasan. Forum menyoroti kendala penegasan status kewarganegaraan dan pemenuhan dokumen kependudukan maupun perjalanan. Penanganannya memerlukan koordinasi antara Direktorat Jenderal AHU, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Direktorat Jenderal Imigrasi agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Selain itu, Menteri Hukum mengarahkan penanganan pengaduan mengenai tunggakan dan kontrak kerja sama melalui verifikasi dokumen, pihak yang menandatangani, serta kewenangan pejabat atau pegawai yang terlibat. Pengawasan internal juga diperlukan untuk memastikan setiap persoalan ditangani secara profesional dan akuntabel.
Di sisi lain, forum tersebut turut mengumumkan pembukaan 3.330 formasi notaris baru serta rencana perubahan mekanisme pengangkatan pada 2027. Sistem perebutan formasi melalui mekanisme WAR direncanakan diganti dengan sistem berbasis nomor urut pendaftaran atau voucher. Perubahan ini diarahkan untuk memberikan transparansi dan kepastian proses bagi calon notaris.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU dan unit teknis terkait, meningkatkan pemahaman jajaran terhadap kebijakan pelayanan, serta memastikan pengaduan yang diterima di wilayah Sulawesi Barat diarahkan kepada pihak yang berwenang. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan hukum yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.





Komentar