MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat kembali menunjukkan kinerja positif dalam pelaksanaan program pembinaan hukum di daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Organisasi Kantor Wilayah atas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Semester I Tahun 2026 yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kemenkum Sulbar berhasil mencatatkan capaian nilai 100,00.
Capaian tersebut menjadi bukti komitmen jajaran Kemenkum Sulbar dalam melaksanakan program pembinaan hukum secara optimal, sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan serta upaya memperluas manfaat layanan hukum bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja secara konsisten dalam mendukung pencapaian tersebut.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran. Namun, capaian ini bukan menjadi akhir, melainkan menjadi pemacu bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan memastikan program pembinaan hukum hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.
Evaluasi yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (4/8/2026) tersebut dipimpin oleh Sekretaris BPHN yang mewakili Kepala BPHN. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Hukum RI untuk memastikan seluruh Kantor Wilayah mampu menjalankan program pembinaan hukum secara efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata.
Dalam evaluasi tersebut, BPHN melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator utama, meliputi tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda), pelaksanaan bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
Selain melakukan evaluasi capaian, BPHN juga memberikan arahan strategis kepada seluruh Kantor Wilayah untuk memperkuat pelaksanaan program hingga akhir tahun 2026. Beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain peningkatan pengawasan terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH), penguatan sistem pencadangan data layanan bantuan hukum, optimalisasi peran Posbankum Desa, persiapan seleksi PBH tahun 2027, percepatan pelatihan paralegal dan juru damai, serta peningkatan kompetensi Analis Hukum dan Penyuluh Hukum.
Capaian Kemenkum Sulbar pada Semester I Tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode Triwulan I yang sebelumnya berada pada angka 75,00. Kenaikan sebesar 25 poin tersebut menempatkan Kemenkum Sulbar sebagai salah satu Kantor Wilayah dengan kinerja terbaik berdasarkan klasifikasi beban kerja.
Atas hasil tersebut, BPHN memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang telah menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan program pembinaan hukum nasional. Apresiasi tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas kinerja dan meningkatkan capaian pada periode berikutnya.
Saefur Rochim menegaskan bahwa Kemenkum Sulbar akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Kami berkomitmen mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas, terutama penguatan Posbankum dan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Komentar