Mamuju, 26 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menghadiri pembukaan Mandarpreneur Syariah (Madrasah) Fair 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat di Atrium Matos Mall Mamuju, semalam
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berbasis prinsip syariah.
“Penguatan UMKM merupakan salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kementerian Hukum siap mendukung melalui berbagai layanan hukum, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, agar produk-produk UMKM Sulawesi Barat memiliki daya saing yang semakin kuat. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan para pelaku usaha seperti ini patut terus diperkuat,” ujar Kakanwil.
Saefur Rochim juga mengapresiasi penyelenggaraan Mandarpreneur Syariah Fair sebagai wadah promosi dan pengembangan kapasitas UMKM lokal agar mampu berkembang, naik kelas, dan memperluas akses pasar.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya melalui UMKM makanan, minuman, kriya, dan sektor lainnya,” kata Eka.
Menurutnya, penguatan UMKM diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja, terutama pada sektor mikro dan ultra mikro, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dalam jangka menengah maupun jangka panjang.
Eka menjelaskan, Madrasah Fair lahir dari program Mandarpreneur Syariah yang telah dibangun sejak 2022. Program tersebut muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Komentar