MAMUJU, 19 Juni 2026 – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Pengaduan Pelayanan Publik: Pasti Ada Solusi yang diselenggarakan secara nasional. Forum ini dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan menjadi wadah strategis bagi seluruh jajaran untuk memperkuat kualitas layanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang hukum.
Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar, (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Saefur Rochim, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta jajaran melalui media daring ini, menjadi momentum penting dalam transformasi tata kelola pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum.
Ruang Dialog Terbuka
Dalam arahannya, Menteri Hukum menekankan bahwa Pasti Ada Solusi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk memberikan respon cepat dan tepat atas setiap keluhan yang disampaikan masyarakat. Beliau menegaskan agar setiap unit kerja di daerah, termasuk Kanwil Sulbar, menjadikan forum ini sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif.
*”Pelayanan publik adalah wajah negara. Kita harus memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dilayani, tetapi didengar. Setiap pengaduan adalah masukan berharga bagi kita untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan,”* ujar Menteri Hukum dalam arahannya.
Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum secara khusus memberikan imbauan dan mengajak seluruh elemen masyarakat serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk mengunduh (download) dan memanfaatkan aplikasi Super Apps PASTI. Aplikasi terintegrasi ini dirancang untuk mempermudah akses layanan hukum, mempercepat proses pengaduan, dan menghadirkan transparansi pelayanan hanya dalam satu genggaman.
Komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sulbar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulbar menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, pendekatan dialogis yang ditekankan oleh Menteri Hukum sejalan dengan semangat Kanwil Sulbar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Kami di Sulbar berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap arahan Menteri Hukum. Forum ini memberikan perspektif baru bagi kami untuk lebih proaktif dalam menjemput bola, mendengar keluhan, dan memberikan solusi konkret bagi masyarakat di Sulawesi Barat, ujarnya.
Peningkatan Kualitas Layanan
Beberapa poin utama yang menjadi fokus Kanwil Kementerian Hukum Sulbar pasca-kegiatan ini antara lain:
1. Optimalisasi Kanal Pengaduan: Memperkuat jalur komunikasi resmi agar masyarakat lebih mudah menyampaikan aspirasi atau keluhan.
2. Respon Cepat (Quick Response): Memperpendek durasi penanganan pengaduan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Partisipasi Publik: Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi layanan hukum agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui forum ini, diharapkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Sulawesi Barat, semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Komentar