MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan identitas Tenun Sambu melalui pendaftaran Indikasi Geografis (IG) guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kerajinan khas Kabupaten Mamasa.
Hal tersebut disampaikan menanggapi konsultasi persyaratan pendaftaran IG Tenun Sambu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Sambu di Ruang Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (12/11/2026).
“Indikasi Geografis bukan hanya memberikan pelindungan hukum terhadap suatu produk, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas dan memperkenalkan potensi unggulan daerah. Kami berharap Tenun Sambu semakin dikenal dan mampu memiliki daya saing yang lebih luas,” ujar Saefur.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ahmad Sahrun, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima rombongan dan memberikan penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengajuan.
“Persiapan dokumen deskripsi menjadi hal penting karena harus menggambarkan karakteristik, reputasi, dan keterkaitan Tenun Sambu dengan wilayah asalnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kelengkapan data dari pemerintah daerah serta MPIG agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan baik,” ujar Ahmad Sahrun.
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan MPIG Tenun Sambu selanjutnya didorong untuk melengkapi persyaratan serta mempersiapkan dokumen deskripsi IG. Kanwil Kemenkum Sulbar juga akan memberikan pendampingan dan konsultasi lanjutan dalam proses persiapan pendaftaran.
Melalui pelindungan Indikasi Geografis, Tenun Sambu diharapkan semakin kuat sebagai produk unggulan daerah yang memiliki identitas khas, memperoleh pengakuan, serta mampu meningkatkan daya saing kerajinan Kabupaten Mamasa.
Komentar