MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong percepatan persiapan pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Tenun Sambu sebagai upaya memberikan pelindungan hukum terhadap kekhasan produk unggulan Kabupaten Mamasa.
Hal tersebut disampaikan menanggapi konsultasi persyaratan pendaftaran IG Tenun Sambu bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tenun Sambu di Ruang Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (12/11/2026).
“Tenun Sambu merupakan salah satu potensi unggulan daerah yang memiliki kekhasan dan identitas tersendiri. Karena itu, kami mendorong agar seluruh persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dipersiapkan dengan baik sehingga produk ini memperoleh pelindungan hukum dan memiliki nilai tambah,” ujar Saefur.
Konsultasi tersebut diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Ahmad Sahrun, bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah dan MPIG memperoleh penjelasan mengenai persyaratan pendaftaran serta identifikasi dokumen dan data pendukung yang masih perlu dilengkapi.
“Kami ingin memastikan pemerintah daerah dan MPIG memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Kami juga siap memberikan pendampingan lanjutan, khususnya dalam penyusunan dokumen deskripsi agar proses pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Sambu dapat dipersiapkan secara optimal,” ujar Ahmad Sahrun.
Dokumen deskripsi menjadi salah satu bagian penting dalam pendaftaran IG karena memuat karakteristik, reputasi, serta keterkaitan Tenun Sambu dengan wilayah asalnya. Kelengkapan dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan memperkuat koordinasi dan melanjutkan pendampingan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan MPIG Tenun Sambu. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kekhasan Tenun Sambu sekaligus memberikan kepastian pelindungan hukum terhadap produk kerajinan daerah.
Komentar