MAMUJU — Rencana masuknya PT Meratus Line untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Kelas III Belang- Belang mendapat dukungan dari smPerusahaan Bongkar Muat (PBM) dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) lokal.
Namun, rencana tersebut disebut mendapat keberatan dari PT TNT, yang diketahui merupakan bagian dari kelompok usaha PT Tanto. Kondisi tersebut memicu reaksi dari pelaku usaha dan tenaga kerja lokal yang selama ini berharap adanya peningkatan aktivitas bongkar muat petikemas di Pelabuhan Belang-Belang.
PBM dan TKBM lokal bahkan menyatakan tengah mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi dalam jumlah besar apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian. Salah seorang pelaku PBM lokal, Rusman, mengatakan bahwa kehadiran PT Meratus Line justru sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan pekerja lokal karena dapat membuka aktivitas bongkar muat sekaligus memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar.
“Kami sangat mengharapkan kehadiran perdana kegiatan bongkar muat petikemas oleh PT Meratus di Belang-Belang. Ini merupakan peluang bagi PBM dan TKBM lokal untuk mendapatkan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Rusman.
Menurut Rusman, apabila benar terdapat upaya untuk mempersoalkan atau meminta agar rencana kegiatan PT Meratus Line di Belang-Belang ditinjau kembali, maka pihaknya bersama pelaku usaha dan tenaga kerja lokal akan menyampaikan keberatan melalui jalur resmi.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal harus menjadi bagian penting dalam pengembangan kegiatan kepelabuhanan di Belang-Belang.
“Jangan sampai perusahaan lokal dan tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Kami ingin kegiatan bongkar muat di Belang-Belang memberikan ruang yang adil bagi PBM dan TKBM lokal,” katanya.
Persoalkan Pengelolaan Lapangan Penumpukan Rusman juga mempertanyakan pengelolaan fasilitas lapangan penumpukan yang selama ini digunakan untuk kegiatan kepelabuhanan. Ia menyoroti kondisi fasilitas di lapangan, termasuk penerangan dan pemeliharaan area
penumpukan.
“Kami mempertanyakan sejauh mana kontribusi dan perhatian terhadap fasilitas yang digunakan untuk kegiatan kepelabuhanan. Kalau memang ada pengelolaan lahan, tentu harus ada tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan fasilitas pendukungnya,” ujar Rusman.
Ia juga meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan secara terbuka terhadap seluruh aspek administrasi dan kewajiban penerimaan negara yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas atau lahan pelabuhan. Menurut dia, perlu ada kejelasan apakah seluruh kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan kegiatan kepelabuhanan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi kalau ada kegiatan dan pemanfaatan fasilitas negara, kami meminta dilakukan pemeriksaan secara transparan, termasuk terkait kewajiban PNBP, volume kegiatan dan dasar pembayaran yang digunakan,” katanya.
PP Nomor 15 Tahun 2016 memang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Karena itu, aspek PNBP sebaiknya dipastikan berdasarkan jenis layanan, objek penerimaan, volume kegiatan dan ketentuan yang memang berlaku terhadap kegiatan tersebut. Dukungan terhadap Meratus Rusman juga menyebut bahwa rencana kegiatan PT Meratus Line di Belang-Belang telah memperoleh dukungan dari unsur pemerintah daerah, termasuk dukungan Gubernur Sulawesi Barat, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju sebagaimana disampaikan dalam dokumen dukungan yang dimiliki pihak terkait. Karena itu, ia berharap tidak ada pihak yang menghambat peluang masuknya perusahaan pelayaran dan kegiatan petikemas yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Kalau Meratus sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD, maka kami berharap semua pihak menghormati proses tersebut dan memberikan kesempatan kepada PBM serta TKBM lokal untuk bekerja,” katanya.
PBM dan TKBM Siapkan Penyampaian Aspirasi Apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan penyelesaian, PBM dan TKBM lokal disebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi secara besar-besaran. Aksi tersebut rencananya akan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain: Mendukung kegiatan bongkar muat petikemas PT Meratus Line di Pelabuhan Belang-Belang. Selain itu,
Memberikan kesempatan kepada PBM dan TKBM lokal untuk terlibat dalam kegiatan bongkar muat. Meminta transparansi pengelolaan lapangan penumpukan di Pelabuhan Belang-Belang. Meminta instansi berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban PNBP dan administrasi pemanfaatan fasilitas pelabuhan sesuai ketentuan. Meminta adanya pemerataan kesempatan usaha bagi perusahaan lokal dan tenaga kerja lokal. Meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan pelayanan pelabuhan dan perekonomian masyarakat Mamuju.
Rusman menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut bukan semata-mata persoalan persaingan antarperusahaan, melainkan menyangkut kesempatan kerja dan
keberlangsungan usaha masyarakat lokal.
“Kami ingin Belang-Belang berkembang. Kami ingin kapal masuk, petikemas bongkar, PBM bekerja, TKBM bekerja, trucking bergerak dan ekonomi masyarakat ikut tumbuh. Jangan sampai kesempatan itu tertutup karena kepentingan pihak tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, terkait berbagai tudingan dan pertanyaan mengenai pengelolaan lahan serta PNBP, pihak yang berwenang diharapkan memberikan klarifikasi berdasarkan data dan dokumen resmi sehingga persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antara pelaku usaha.
( rilis/ hms)
Komentar