Ekspose hasil penilaian tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan bahan penilaian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada pihak KJPP Totok Wasito dan Rekan. Penyerahan bahan penilaian menjadi salah satu tahapan penting karena menyediakan data dan informasi yang diperlukan penilai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan independen. Bahan tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan data objek pengadaan tanah yang telah melalui proses inventarisasi dan identifikasi, termasuk informasi mengenai bidang tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sesuai hasil pendataan. Berdasarkan bahan yang diterima, penilai melakukan proses penilaian dengan menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan standar penilaian yang berlaku. Hasil pekerjaan tersebut kemudian dipaparkan dalam forum ekspose untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penilaian dan hasil yang telah disusun. Dalam konteks pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, proses ini memiliki arti penting karena hasil penilaian akan menjadi dasar penentuan besarnya ganti kerugian yang disampaikan dalam tahapan musyawarah bersama pihak yang berhak. Dengan demikian, ekspose bukan sekadar penyampaian hasil pekerjaan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian proses yang menuntut ketelitian, akuntabilitas, dan kepastian prosedur.
Hingga awal November 2026, pelaksanaan pengadaan tanah jalan akses Bendungan Budong-Budong telah mencapai tahap penilaian terhadap objek pengadaan tanah yang berada di Desa Tabolang dan Desa Salulekbo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kedua desa tersebut menjadi lokasi bidang-bidang tanah yang masuk dalam cakupan kegiatan pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan akses bendungan. Tahap penilaian memiliki kedudukan penting karena berhubungan langsung dengan penentuan nilai ganti kerugian atas objek yang diperlukan bagi pembangunan. Dalam proses pengadaan tanah, setiap bidang memiliki karakteristik yang dapat berbeda, baik dari sisi luas, lokasi, penggunaan, kondisi fisik, maupun keberadaan bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Perbedaan tersebut memerlukan penanganan yang cermat agar hasil penilaian dapat mencerminkan kondisi objek sesuai ketentuan dan standar profesi penilai. Karena itu, keterlibatan KJPP sebagai pihak independen menjadi unsur penting untuk menjaga objektivitas dalam proses penilaian. Penilaian yang dilakukan secara profesional diharapkan mampu memberikan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan bagi pelaksanaan tahapan pengadaan tanah berikutnya, sekaligus mengurangi potensi perbedaan pemahaman mengenai nilai objek yang menjadi dasar pemberian ganti kerugian.
Dalam kerangka hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penilaian besarnya ganti kerugian merupakan tahapan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menempatkan penilai pertanahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan profesional untuk menentukan besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan objek pengadaan tanah. Penilaian dapat mencakup tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai sesuai ketentuan. Aspek terakhir menjadi penting karena pengadaan tanah tidak selalu hanya berkaitan dengan nilai fisik sebidang lahan, tetapi juga dapat menyangkut konsekuensi ekonomi yang timbul akibat pelepasan hak. Oleh sebab itu, penilaian membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik setiap objek. Mekanisme tersebut dirancang untuk memberikan landasan yang objektif dalam proses pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, tanpa mengabaikan kebutuhan penyediaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.
Keterlibatan berbagai pihak dalam ekspose hasil penilaian pada 11 November 2026 memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pengadaan tanah jalan akses Bendungan Budong-Budong. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah beserta anggota memiliki peran dalam menjalankan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sesuai kewenangan yang diberikan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat hadir dalam kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah. Adapun Balai Wilayah Sungai Sulawesi V, sebagai instansi yang memerlukan tanah, memiliki kepentingan langsung terhadap ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan jalan akses bendungan. Di sisi lain, KJPP Totok Wasito dan Rekan menjalankan fungsi penilaian secara independen berdasarkan standar profesi yang berlaku. Perbedaan tugas dan tanggung jawab tersebut menuntut adanya komunikasi yang jelas agar setiap tahapan dapat berlangsung sesuai prosedur. Forum ekspose menjadi ruang untuk menyampaikan hasil penilaian dan memberikan pemahaman teknis kepada pihak-pihak terkait mengenai pekerjaan yang telah dilakukan penilai. Koordinasi semacam ini penting untuk mendukung kesinambungan tahapan pengadaan tanah, terutama sebelum proses bergerak menuju musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian bersama pihak yang berhak.
Pembangunan jalan akses Bendungan Budong-Budong memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan penyediaan infrastruktur pendukung bagi keberadaan bendungan di Kabupaten Mamuju Tengah. Jalan akses merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang mobilitas menuju kawasan infrastruktur, baik untuk mendukung kegiatan pembangunan, operasional, maupun kebutuhan pemeliharaan fasilitas pada masa mendatang. Namun, penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur juga membawa konsekuensi terhadap masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah pada lokasi yang dibutuhkan. Di sinilah proses pengadaan tanah memerlukan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat. Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan melalui prosedur yang memberikan kepastian hukum serta memperhatikan hak-hak pihak yang terdampak. Dalam konteks Desa Tabolang dan Desa Salulekbo, tahapan penilaian menjadi salah satu proses penting karena hasilnya akan berkaitan dengan hak masyarakat atas ganti kerugian. Oleh karena itu, ketepatan data objek, profesionalitas penilai, dan keterbukaan informasi dalam tahapan selanjutnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pengadaan tanah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski proses pengadaan tanah telah memasuki tahap penilaian, penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan masih memerlukan tahapan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penilaian yang dipaparkan oleh KJPP pada prinsipnya menjadi dasar bagi pelaksana pengadaan tanah untuk melanjutkan proses musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian bersama pihak yang berhak. Dalam tahapan tersebut, komunikasi dengan masyarakat memiliki kedudukan penting agar informasi mengenai proses pengadaan tanah, hasil penilaian, serta mekanisme pemberian ganti kerugian dapat dipahami secara jelas. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman, terutama karena pengadaan tanah menyangkut hak atas aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi pemiliknya. Selain itu, kelengkapan administrasi, kesesuaian data pihak yang berhak, dan ketepatan pelaksanaan prosedur menjadi faktor yang turut menentukan kelancaran proses berikutnya. Apabila muncul keberatan atau persoalan dalam tahapan pengadaan tanah, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, ekspose hasil penilaian tidak dapat dipandang sebagai akhir dari proses pengadaan tanah, melainkan sebagai salah satu tahapan penting yang menghubungkan pekerjaan teknis penilaian dengan proses penetapan bentuk dan pemberian ganti kerugian.
Pelaksanaan ekspose hasil penilaian objek pengadaan tanah jalan akses Bendungan Budong-Budong pada Rabu, 11 November 2026, menjadi penanda perkembangan proses pengadaan tanah yang telah berlangsung hingga tahap penilaian. Melalui pemaparan yang disampaikan Zainal Arifin dan Ferry Binsar Manurung dari KJPP Totok Wasito dan Rekan, para pihak yang terlibat memperoleh forum untuk mencermati hasil pekerjaan penilaian sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan tahapan berikutnya. Bagi jajaran pelaksana pengadaan tanah, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi V, kesinambungan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sementara bagi masyarakat Desa Tabolang dan Desa Salulekbo yang bidang tanahnya menjadi objek pengadaan, proses tersebut memiliki arti penting karena berkaitan dengan kepastian hak dan pemberian ganti kerugian atas tanah yang diperlukan bagi pembangunan. Keberhasilan pengadaan tanah pada akhirnya tidak hanya diukur dari tersedianya lahan untuk mendukung pembangunan jalan akses bendungan, tetapi juga dari sejauh mana seluruh proses dilaksanakan secara tertib, transparan, dan menghormati hak masyarakat. Sebab, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum memerlukan lebih dari sekadar kesiapan teknis dan ketersediaan anggaran. Ia juga membutuhkan kepastian hukum, akuntabilitas, serta proses pengadaan tanah yang mampu mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan prinsip keadilan bagi pihak yang terdampak.
Redaksi Tim Humas Kantah Mateng, Bisa!
Komentar