MAMUJU, 11 NOVEMBER 2026 — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong seluruh kepala desa dan lurah di Sulawesi Barat untuk berpartisipasi dalam pelatihan juru damai yang akan diselenggarakan oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat.
Ajakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan aparatur pemerintahan desa dan kelurahan dalam menangani berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan penyelesaian secara damai.
Saefur Rochim menilai kepala desa dan lurah memiliki posisi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Sebagai pemimpin pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan warga, mereka kerap menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan maupun mengetahui munculnya perselisihan di lingkungan masyarakat.
Karena itu, kemampuan menjadi juru damai perlu diperkuat agar setiap persoalan dapat ditangani secara tepat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Pelatihan ini diharapkan membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam memfasilitasi komunikasi, mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, serta mencari penyelesaian melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan hukum.
Menurut Saefur, penyelesaian persoalan di tingkat desa dan kelurahan dengan mengedepankan musyawarah merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Dengan adanya aparatur yang memiliki keterampilan mediasi, warga diharapkan mempunyai ruang penyelesaian permasalahan yang lebih mudah dijangkau tanpa harus selalu menempuh jalur litigasi.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, camat, serta seluruh unsur terkait untuk mendukung penyebarluasan informasi pelatihan tersebut agar kepala desa dan lurah di berbagai wilayah Sulawesi Barat dapat mengambil bagian.
Pelatihan juru damai ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dalam memperkuat budaya sadar hukum sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kurnia Banani Adam, turut menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pelatihan tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai juru damai merupakan langkah penting dalam memperluas pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Menurutnya, aparatur desa dan kelurahan perlu dibekali kemampuan memahami persoalan hukum, memfasilitasi komunikasi antarpihak, serta mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kurnia berharap pelatihan ini dapat melahirkan aparatur desa dan kelurahan yang mampu menjalankan peran sebagai mediator di lingkungannya. Dengan demikian, keberadaan juru damai tidak hanya membantu menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memperkuat kerukunan, mencegah konflik berkepanjangan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Komentar