MAMUJU — Ketertiban kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan kepegawaian menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Untuk memastikan tata kelola sumber daya manusia berjalan semakin baik, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar mengikuti kegiatan Penguatan Disiplin dan Rekonsiliasi Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai secara daring, Rabu (11/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan pengawasan internal serta pembinaan pegawai secara berkelanjutan. Menurutnya, kedisiplinan harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN, bukan semata-mata kewajiban administratif yang dilaksanakan untuk memenuhi aturan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Oemar Seno Adji tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (JF ASDMA). Pertemuan ini membahas evaluasi kasus pelanggaran disiplin sekaligus penyamaan data kepegawaian antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Besarnya perhatian terhadap persoalan disiplin terlihat dari data yang dipaparkan dalam pertemuan.
Dalam arahannya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia mengingatkan bahwa kepatuhan ASN harus tercermin melalui pelaksanaan tugas, perilaku, serta ketaatan terhadap kode etik dan kode perilaku. Setiap pegawai juga dituntut menjaga sikap profesional dan menjadi contoh yang baik, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.
Penegakan disiplin tidak dapat dibebankan hanya kepada bagian kepegawaian. Atasan langsung memiliki tanggung jawab penting untuk mengetahui kondisi bawahannya, melakukan pengawasan secara berkala, serta mengambil tindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Ketentuan tersebut sejalan dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam regulasi tersebut, atasan langsung diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melanggar disiplin. Kewajiban ini juga mengandung konsekuensi apabila atasan mengabaikan proses pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap bawahannya.
Untuk mendukung proses tersebut, pengelola SDM bertugas menyediakan informasi kepegawaian, memberikan konsultasi, serta membantu kelengkapan administrasi pemeriksaan. Penanganan kasus harus mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jika diperlukan, hingga penetapan hukuman oleh pejabat yang berwenang.
Seluruh tahapan penanganan juga harus memiliki bukti administrasi yang lengkap. Surat pemanggilan, BAP, keputusan hukuman disiplin, hingga tanda terima keputusan wajib diarsipkan dan disampaikan kepada Biro SDM untuk didokumentasikan melalui aplikasi IDIS yang terintegrasi dengan SIASN.
Hal lain yang ditekankan adalah pentingnya ketepatan pencatatan kehadiran. Pegawai yang mengajukan izin, menjalani cuti, atau tidak masuk karena sakit harus memastikan pelaporannya dilakukan melalui SIMPEG/SIMPAC. Pembaruan data ini diperlukan agar ketidakhadiran yang memiliki alasan sah tidak keliru terbaca sebagai pelanggaran disiplin.
Bahkan, terhadap pegawai yang tidak masuk kerja selama 10 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, atasan langsung diwajibkan segera berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian untuk menindaklanjuti ketentuan penghentian sementara pembayaran gaji hingga proses pemeriksaan disiplin dilakukan.
Pengawasan juga diarahkan pada persoalan etika dan perilaku pegawai. Pelanggaran yang menyangkut hubungan pribadi, termasuk perselingkuhan, turut menjadi perhatian karena integritas ASN harus dijaga dalam seluruh aspek kehidupan dan pelaksanaan tugas.
Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan rekonsiliasi data hukuman disiplin terhadap 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Proses ini dilakukan melalui klarifikasi data untuk memastikan status pegawai yang terindikasi TMK, menemukan kemungkinan ketidaksesuaian administrasi, serta merumuskan langkah penyelesaian berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan melakukan pencocokan data kehadiran dengan dokumen perizinan, cuti, dan keterangan sakit. Koordinasi dengan para atasan langsung juga akan ditingkatkan, disertai penyiapan dokumen pendukung untuk kepentingan rekonsiliasi bersama Biro SDM.
Saefur Rochim menegaskan bahwa penguatan disiplin merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Pembinaan dan pengawasan akan terus diperkuat agar setiap pegawai memahami kewajibannya serta menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang tertib, profesional, dan akuntabel. Disiplin pegawai diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga mendukung terselenggaranya pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Komentar