MAMUJU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum periode Oktober 2026. Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan Assessor Meeting yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong jajarannya untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan penilaian kompetensi dipersiapkan secara optimal. Kesiapan tersebut mencakup aspek teknis, sarana prasarana, hingga pengawasan agar proses penilaian berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Oemar Seno Adji Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat itu diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (JF ASDMA).
Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa penilaian kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 31 orang. Peserta berasal dari berbagai jenjang jabatan dan latar belakang jabatan, baik untuk kebutuhan kenaikan jenjang maupun perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional.
Proses penilaian akan menggunakan metode Assessment Center dan metode sederhana. Sejumlah instrumen yang disiapkan meliputi tes potensi, analisis kasus, in-tray, serta wawancara kompetensi. Penilaian difokuskan pada kompetensi manajerial dan sosial kultural, terutama kemampuan dalam mengimplementasikan nilai perekat bangsa sesuai standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebelum penilaian utama dilaksanakan, peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan pra-penilaian secara daring pada 19 November 2026 pukul 09.00 WIB. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan peserta memahami mekanisme serta teknis pelaksanaan asesmen.
Kantor wilayah juga diminta menyediakan fasilitas pendukung berupa komputer atau laptop, jaringan internet yang stabil, ruangan yang kondusif, serta kamera untuk kebutuhan pengawasan. Selain itu, diperlukan sedikitnya dua orang pengawas yang memiliki integritas dan ditetapkan melalui Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah.
Aspek integritas menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap tahapan secara jujur dan bertanggung jawab. Segala bentuk kecurangan tidak dibenarkan dan dapat berakibat pada diskualifikasi peserta.
Dalam forum tersebut turut ditegaskan bahwa hasil pemetaan kompetensi sebelumnya, termasuk ProASN, tidak serta-merta dapat menggantikan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan fungsional.
Menindaklanjuti hasil pertemuan, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan segera mengoordinasikan penyiapan fasilitas, penunjukan pengawas, serta dukungan teknis teknologi informasi. Langkah ini dilakukan agar seluruh peserta dari lingkungan kantor wilayah dapat mengikuti proses penilaian tanpa kendala.
Melalui persiapan yang terencana dan pelaksanaan asesmen yang menjunjung tinggi integritas, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen mendukung pengembangan kompetensi dan profesionalitas ASN. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin kompeten dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Komentar