Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim mendukung pelaksanaan Hidayatullah Festival 2026 sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal dan perlindungan kekayaan intelektual dalam mendukung daya saing usaha.
Menurutnya, penguatan literasi halal dan kekayaan intelektual harus berjalan beriringan agar pelaku usaha, khususnya UMKM, mampu berkembang secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
“Kegiatan seperti ini sangat positif karena tidak hanya memberikan edukasi terkait sertifikasi halal, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami pentingnya perlindungan merek sebagai identitas usaha. Kolaborasi lintas stakeholder perlu terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat dapat tersampaikan secara komprehensif,” ujar Saefur Rochim menanggapi pelaksanaan Hidayatullah Festival 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis (21/5).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh LPH Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Barat bersama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Mamuju tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi implementasi wajib halal Oktober 2026.
Festival tersebut menjadi sarana edukasi, sosialisasi, dan penguatan pemahaman mengenai sertifikasi halal bagi masyarakat dan pelaku UMKM dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Masriadi Nadi Atco, Ketua MUI Mamuju Namru Asdar, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Mamuju Sahari Bulan, serta Ketua LPH Hidayatullah Muhammad Faisal.
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dengan menghadirkan layanan konsultasi pendaftaran merek bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulbar, Juani, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan berharap sinergi antarinstansi terus diperkuat dalam mendukung pelayanan publik yang terpadu.
“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai stakeholder sehingga masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pemahaman yang utuh, baik terkait sertifikasi halal maupun perlindungan kekayaan intelektual,” ungkap Juani.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekosistem usaha yang legal, terlindungi, dan berdaya saing melalui pelayanan kekayaan intelektual yang mudah diakses oleh masyarakat.
Komentar