MAMUJU — Pengembangan kapasitas aparatur menjadi salah satu perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten. Komitmen tersebut diwujudkan melalui persiapan mengikuti Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Hukum periode Oktober 2026.
Persiapan ini dibahas dalam Assessor Meeting yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat dari Ruang Rapat Oemar Seno Adji, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pendukung agar pelaksanaan asesmen dapat berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. Menurutnya, proses penilaian kompetensi perlu didukung persiapan yang matang sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan mengikuti tahapan asesmen dengan baik.
Dalam pembahasan disampaikan bahwa sebanyak 31 ASN akan mengikuti penilaian kompetensi yang direncanakan berlangsung pada 24 hingga 26 November 2026. Keikutsertaan mereka berkaitan dengan kebutuhan pengembangan karier, baik untuk peningkatan jenjang jabatan maupun perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional.
Pelaksanaan asesmen akan disesuaikan dengan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan, yakni melalui metode Assessment Center dan metode sederhana. Peserta akan menghadapi sejumlah instrumen pengujian, di antaranya tes potensi, analisis kasus, simulasi in-tray, serta wawancara kompetensi.
Melalui rangkaian pengujian tersebut, kemampuan peserta akan diukur berdasarkan dua aspek utama, yaitu kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Salah satu perhatian dalam penilaian sosial kultural adalah kemampuan ASN menjalankan peran sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
Sebelum memasuki tahapan asesmen utama, peserta terlebih dahulu dijadwalkan mengikuti pra-penilaian secara daring pada 19 November 2026 pukul 09.00 WIB. Tahapan ini menjadi kesempatan untuk memahami prosedur serta memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan penilaian.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan menyiapkan perangkat komputer atau laptop, koneksi internet, ruangan khusus yang mendukung konsentrasi peserta, serta kamera untuk keperluan pemantauan. Kantor wilayah juga diwajibkan menugaskan sekurang-kurangnya dua orang pengawas yang memiliki integritas melalui Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah.
Selain kesiapan fasilitas, kepatuhan terhadap prinsip kejujuran menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian penilaian secara mandiri dan bertanggung jawab. Setiap bentuk pelanggaran atau kecurangan berpotensi menyebabkan peserta dinyatakan gugur dari proses asesmen.
Pertemuan itu juga memberikan penegasan bahwa hasil pemetaan kompetensi yang pernah diikuti ASN, termasuk ProASN, tidak otomatis menggantikan persyaratan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk kepentingan kenaikan jenjang maupun perpindahan jabatan fungsional.
Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan menindaklanjuti hasil pertemuan melalui koordinasi internal, penetapan petugas pengawas, serta pemeriksaan seluruh fasilitas pendukung. Kesiapan teknis tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan asesmen berlangsung lancar tanpa hambatan.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama jajaran terkait akan mengoordinasikan kebutuhan pelaksanaan di tingkat wilayah agar seluruh ketentuan dari BPSDM Hukum dapat dipenuhi tepat waktu.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat tidak hanya mempersiapkan peserta menghadapi penilaian, tetapi juga mendukung sistem pengembangan karier ASN yang mengedepankan kompetensi, profesionalitas, dan integritas. Peningkatan kualitas aparatur diharapkan berdampak pada semakin optimalnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Komentar