Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang solid antarunit kerja menjadi kunci utama dalam mewujudkan target kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Evaluasi kinerja bukan sekadar menilai capaian, tetapi menjadi momentum untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, setiap kendala segera ditindaklanjuti, dan seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Saefur Rochim saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Mingguan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (10/7).
Rapat tersebut diikuti oleh para Kepala Divisi, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, serta jajaran pegawai terkait. Kegiatan menjadi forum monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja, sekaligus membahas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat.
Pada bidang kepegawaian, dan keuangan, rapat mengevaluasi perkembangan rekonsiliasi data kepegawaian yang menunjukkan kemajuan signifikan. Sebagian besar anomali data telah berhasil diselesaikan dan hanya menyisakan beberapa data yang masih memerlukan proses verifikasi. Selain itu, rekonsiliasi laporan keuangan Semester I Tahun 2026 juga telah mendekati tahap penyelesaian sehingga diharapkan dapat dituntaskan sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pimpinan juga mengingatkan seluruh unit kerja agar segera menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi, termasuk pemutakhiran data Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penyelesaian pembayaran hak-hak kepegawaian, serta percepatan pemenuhan indikator pada Sistem Pengendalian Program Terpadu (SPP Terpadu).
Selain itu, peserta rapat menerima pemaparan mengenai pengembangan sistem chatbot pelayanan publik yang akan diintegrasikan dengan website resmi Kantor Wilayah. Sistem tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai layanan hukum, kenotariatan, Lembaga Bantuan Hukum, serta berbagai layanan publik lainnya. Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, penyempurnaan fitur layanan, dan kesiapan sumber daya manusia agar mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
Pada Divisi Pelayanan Hukum, dibahas perkembangan rencana kerja sama antara RSUD Provinsi Sulawesi Barat dengan Kementerian Hukum yang saat ini telah memasuki tahap penyampaian draf Perjanjian Kerja Sama. Selain itu, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual akan membuka booth promosi layanan pada Festival Nusantara Tahun 2026 sebagai upaya memperluas edukasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Bidang Administrasi Hukum Umum terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pendirian maupun pembaruan data Perseroan Perorangan serta menyiapkan data dukung Rencana Aksi bidang.
Perkembangan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, dan penguatan layanan bantuan hukum juga menjadi perhatian dalam rapat. Dalam waktu dekat, Kanwil Kemenkum Sulbar akan melaksanakan penyuluhan hukum di Kabupaten Mamuju yang dirangkaikan dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Jajaran juga diinstruksikan untuk terus memperkuat penyebarluasan informasi hukum hingga ke tingkat desa melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Menutup rapat, Saefur Rochim kembali mengingatkan seluruh pimpinan unit agar memastikan setiap tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya penyelesaian data dukung kinerja, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital, penguatan publikasi kegiatan, serta peningkatan kualitas layanan hukum sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui evaluasi rutin ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta memastikan seluruh program prioritas Tahun 2026 terlaksana secara efektif demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas.
Komentar