MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong kesiapan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menghadapi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 melalui pemetaan indikator dan penataan data dukung sejak dini. Persiapan yang terstruktur diperlukan agar setiap bukti pelaksanaan reformasi hukum dapat terdokumentasi dan memenuhi kriteria penilaian.
Hal tersebut disampaikan Saefur menanggapi kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penilaian IRH Tahun 2027 bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Rapat Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi P3H Kurnia Banani Adam, Tim Sekretariat Wilayah IRH, serta perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Komentar