MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penguatan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Penerapan manajemen risiko dinilai penting untuk memastikan setiap potensi hambatan dapat diidentifikasi dan dikelola sehingga pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi berjalan optimal.
Hal tersebut disampaikan Saefur menanggapi pelaksanaan Pembukaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir bersama pejabat dan pegawai yang mengemban tugas dan fungsi pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan kantor wilayah.
“Penerapan manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Setiap potensi risiko perlu dikenali dan dikelola sejak awal agar pelaksanaan tugas berjalan lebih terarah, terukur, serta mendukung pencapaian target organisasi,” ujar Saefur.
Pelaksanaan evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum serta Peraturan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-7.OT.03.03 Tahun 2026 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
Berdasarkan hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.09.03/SP-58/D2/02/2026 tanggal 13 Maret 2026, Indeks Manajemen Risiko Kementerian Hukum tahun 2025 berada pada Level 3 dengan nilai 3,463. Evaluasi tahun 2026 dilaksanakan untuk menilai penerapan manajemen risiko secara terukur dan objektif sekaligus mendorong peningkatan efektivitas pengendalian organisasi.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemimpinan yang kondusif, kebijakan pembinaan sumber daya manusia, hubungan kerja dengan instansi terkait, identifikasi dan analisis risiko, hingga penyediaan informasi relevan serta pemantauan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan penerapan manajemen risiko. Langkah ini diharapkan mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.
Komentar