PASANGKAYU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah melalui Peacemaker Training guna memperkuat penyelesaian permasalahan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Pelatihan ini diharapkan membangun kemampuan aparatur pemerintahan dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian.
Hal tersebut disampaikan menanggapi koordinasi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu terkait pelaksanaan Peacemaker Training, Kamis (12/11/2026). Koordinasi tersebut menjadi langkah untuk memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan partisipasi kepala desa dan lurah dalam pelatihan.
“Peningkatan kapasitas kepala desa dan lurah sebagai Peacemaker penting agar penyelesaian permasalahan hukum di tengah masyarakat dapat difasilitasi melalui musyawarah dan perdamaian. Dengan begitu, pemerintah desa dan kelurahan dapat turut memperkuat akses keadilan bagi masyarakat,” ujar Saefur.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia B. Adam, turut mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung peningkatan keikutsertaan kepala desa dan lurah dalam Peacemaker Training.
Menurut Kurnia, keberadaan kepala desa dan lurah yang memiliki pemahaman serta keterampilan dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan kebutuhan penting di tengah masyarakat. Mereka memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pemerintahan desa dan kelurahan.
“Melalui Peacemaker Training, kami ingin membekali kepala desa dan lurah agar mampu menjadi fasilitator penyelesaian persoalan hukum melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan kekeluargaan. Kehadiran Peacemaker di tingkat desa diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penyelesaian masalah secara damai tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan,” jelas Kurnia.
Ia menambahkan, penguatan peran aparatur desa juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses terhadap keadilan yang inklusif. Dengan demikian, masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat layanan hukum tetap memiliki ruang untuk mendapatkan pendampingan awal dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasangkayu menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan dukungan terhadap peningkatan partisipasi kepala desa dan lurah dalam pelatihan. Sinergi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar juga diharapkan terus berlanjut dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulbar akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong dan memfasilitasi keikutsertaan kepala desa dan lurah dalam Peacemaker Training.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, kepala desa dan lurah diharapkan mampu mengambil peran lebih optimal dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan hukum secara damai, menjaga keharmonisan masyarakat, serta memperluas akses keadilan hingga ke pelosok desa dan kelurahan di Kabupaten Pasangkayu.
Komentar