MAMUJU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong penyempurnaan regulasi Kabupaten Polewali Mandar yang mengatur pengelolaan keuangan BLUD, pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD non-ASN, serta bantuan sosial perbaikan rumah layak huni agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan terarah.
Hal tersebut disampaikan menanggapi rapat internal analisis konsepsi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Polewali Mandar yang dilaksanakan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar di Ruang Rapat Baharuddin Loppa, Kamis (12/11/2026).
“Regulasi daerah harus mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, setiap rancangan perlu ditelaah secara menyeluruh agar ketentuan yang diatur memiliki kejelasan, tidak menimbulkan tumpang tindih, serta dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Saefur.
Pembahasan mencakup tiga rancangan regulasi dengan ruang lingkup berbeda. Ranperbup pertama mengatur pengelolaan SiLPA Badan Layanan Umum Daerah, rancangan kedua mengatur pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN pada satuan PAUD, sedangkan rancangan ketiga mengatur bantuan sosial perbaikan rumah layak huni yang bersumber dari APBD.
Dalam analisis Ranperbup pemberian insentif, Musniar Nasruddin, S.H., mengidentifikasi sejumlah materi yang perlu disempurnakan, termasuk rumusan penerima insentif, persyaratan administrasi, mekanisme pembentukan tim, serta ketentuan penghentian insentif dalam keadaan tertentu.
Pada Ranperbup bantuan sosial perbaikan rumah layak huni, Luksi, S.H., menyoroti penyesuaian ketentuan nominal bantuan, mekanisme tenaga pengganti masyarakat, dan data penerima. Rancangan tersebut juga perlu mencantumkan ketentuan penutup yang tepat terkait perubahan terhadap Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 23 Tahun 2023.
Sementara itu, Ranperbup pengelolaan SiLPA BLUD turut dianalisis untuk memastikan kesesuaian materi muatan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penataan rumusan pasal dan penguatan pengaturan pembinaan serta pengawasan.
Melalui analisis konsepsi ini, Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan ruang penyempurnaan terhadap ketiga rancangan sebelum memasuki tahapan harmonisasi. Upaya tersebut diharapkan mendukung hadirnya regulasi daerah yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga mampu menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar