Mamasa, 22 Juli 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus mempererat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui pertemuan koordinasi yang dikemas dalam suasana coffee morning. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Bupati Mamasa, Puncak Limbong Lopi, Tawalian, ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, John Batara Manikallo, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, bersama Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kami ingin sinergi ini menghasilkan langkah-langkah nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui koordinasi yang baik, kita dapat memperkuat pembentukan regulasi yang berkualitas, memperluas akses layanan hukum, serta mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai bagian dari pembangunan daerah,” ujar Saefur Rochim.
Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulbar siap terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum, mulai dari pembentukan produk hukum daerah hingga peningkatan kualitas layanan hukum yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi ruang kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Salah satunya adalah percepatan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, kedua pihak juga membahas penguatan pelayanan hukum di tingkat desa melalui pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), penguatan peran paralegal desa dan kelurahan, serta optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Pembahasan turut mencakup pengembangan program penyuluhan hukum terpadu dan pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada penyelesaian secara damai.
Di bidang pelayanan hukum, Kanwil Kemenkum Sulbar juga mendorong optimalisasi berbagai layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), antara lain layanan Perseroan Perorangan, pendaftaran merek, Indikasi Geografis, hak cipta, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), hingga layanan kewarganegaraan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Mamasa.
Melalui pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamasa berkomitmen memperkuat koordinasi serta mempercepat pelaksanaan berbagai program bersama guna menghadirkan pelayanan hukum yang semakin responsif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mamasa.
Komentar