MAMUJU – Penguatan kapasitas kepala desa dalam menyelesaikan persoalan hukum di tengah masyarakat terus menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Melalui program Peacemaker Training atau Pelatihan Juru Damai, kepala desa didorong memiliki kemampuan memahami persoalan hukum sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan musyawarah dan mediasi.
Komitmen tersebut mengemuka saat
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar Kurnia Banani Adam menerima kunjungan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra.
Dalam pertemuan tersebut, Suhendra menyerahkan piagam penghargaan kepada 13 kepala desa yang telah mengikuti Peacemaker Training. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi dan komitmen para kepala desa dalam meningkatkan kompetensi penyelesaian konflik serta permasalahan hukum melalui jalur nonlitigasi.
Piagam penghargaan tersebut selanjutnya dijadwalkan untuk diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat dalam agenda Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala desa se-Sulawesi Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa peningkatan kemampuan kepala desa sebagai juru damai merupakan bagian penting dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Kepala desa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan warga dan memahami berbagai persoalan sosial yang muncul di lingkungan masing-masing.
Menurut Saefur, penyelesaian permasalahan melalui dialog dan musyawarah dapat menjadi alternatif untuk menghindari konflik berkepanjangan, sepanjang persoalan tersebut memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi.
Ia juga mendorong agar program Peacemaker Training terus diperluas sehingga semakin banyak kepala desa di Sulawesi Barat yang mempunyai pengetahuan hukum dan keterampilan mediasi untuk membantu masyarakat.
Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sulbar, Kurnia Banani Adam, menegaskan bahwa kepala desa yang telah mengikuti pelatihan diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
“Peran kepala desa sebagai juru damai sangat penting karena mereka menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan masyarakat ketika terjadi perselisihan. Melalui pelatihan ini, kami berharap kepala desa mampu memfasilitasi dialog, membangun komunikasi antarpihak, dan membantu menemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama sesuai ketentuan hukum,” ujar Kurnia.
Pembahasan audiensi juga menyoroti pentingnya menghubungkan program Peacemaker Training dengan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan hukum di tingkat akar rumput. Kepala desa yang memiliki kemampuan sebagai juru damai dapat membantu memfasilitasi penyelesaian perselisihan, sementara Posbankum menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, konsultasi, fasilitasi penyelesaian sengketa, hingga akses rujukan bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Melalui pertemuan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam meningkatkan partisipasi kepala desa pada program pelatihan juru damai. Kepala desa yang telah mendapatkan pembekalan juga diharapkan dapat mengoptimalkan kompetensinya untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.
Kemenkum Sulbar berharap penguatan kapasitas kepala desa dan optimalisasi Posbankum dapat menjadi langkah nyata dalam memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa. Dengan semakin banyaknya aparatur desa yang memahami hukum dan memiliki keterampilan mediasi, masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan persoalan secara damai, tanpa harus selalu menempuh proses pengadilan.





Komentar