Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa peran Analis Kebijakan sangat penting dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas, berbasis data, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Analis Kebijakan harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang baik lahir dari proses analisis yang kuat serta didukung data dan informasi yang akurat,” ujar Saefur Rochim.
Sebagai upaya mendukung peningkatan kapasitas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Policy Talks: Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (24/6).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan kepada para Analis Kebijakan, khususnya terkait tugas dan fungsi strategis mereka dalam meningkatkan kualitas dan dampak kebijakan publik. Forum tersebut juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan pengetahuan antar Analis Kebijakan dari berbagai instansi pemerintah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sili Baba, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas Analis Kebijakan dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dan sinergi dengan para Analis Kebijakan di tingkat pemerintah daerah guna mendorong lahirnya kebijakan yang efektif dan berdampak.
Pada sesi materi, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI, Sujatmiko, menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan dibentuk sebagai sarana untuk mengintegrasikan data kebijakan hukum nasional dalam satu platform. Menurutnya, forum tersebut juga dapat menjadi ruang kolaborasi, diskusi, dan pertukaran gagasan bagi para Analis Kebijakan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa pengukuran kualitas kebijakan dilakukan melalui satu profil dan empat dimensi utama, yaitu perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik. Ia menekankan bahwa implementasi kebijakan harus disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai guna memastikan kualitas kebijakan tetap terjaga.
Pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Cendana, Laurensius Sayrani, menyampaikan pentingnya penyusunan policy brief dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, pemerintah membutuhkan informasi yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan, sementara para pengambil kebijakan memerlukan data dan informasi yang spesifik, ringkas, mudah dipahami, serta memuat implikasi dan rekomendasi kebijakan secara jelas.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap para Analis Kebijakan dapat semakin meningkatkan kompetensinya dalam menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga mampu mendukung terciptanya kebijakan publik yang efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar