MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat konsolidasi internal guna memastikan pelaksanaan program kerja berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Penyampaian Rencana Kerja Sepekan ke Depan yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (7/8/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) John Batara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Muh. Tahir, pejabat administrator, pejabat fungsional, serta seluruh jajaran pegawai Kemenkum Sulawesi Barat.
Saefur Rochim menyampaikan bahwa rapat koordinasi rutin menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan program, mengevaluasi capaian, serta memastikan setiap agenda strategis Kantor Wilayah terlaksana secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.
“Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki nilai manfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerja sama, kedisiplinan, dan komitmen seluruh jajaran agar pelayanan hukum di Sulawesi Barat semakin berkualitas,” ujar Saefur Rochim.
Dalam rapat tersebut, setiap unit kerja memaparkan rencana kegiatan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan program, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun agenda internal organisasi.
Dari Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Kekayaan Intelektual menyampaikan persiapan pelaksanaan layanan publik pada kegiatan Fun Walk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Momentum tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai layanan hukum, khususnya terkait kekayaan intelektual, kepada masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, dilakukan pula penguatan persiapan pemenuhan data dukung program pencatatan hak cipta gratis, pendataan permohonan kekayaan intelektual, serta percepatan pendaftaran karya akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Upaya perlindungan potensi unggulan daerah melalui pengusulan Indikasi Geografis Kopi Robusta dan Arabika Sulawesi Barat juga terus menjadi perhatian.
Sementara itu, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum membahas perkembangan harmonisasi sejumlah rancangan regulasi daerah yang akan memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kerja sama analisis kebijakan melalui nota kesepahaman juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Bidang Analisis dan Evaluasi Kebijakan juga akan terus melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah terhadap hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, termasuk terkait regulasi pendirian PDAM Kabupaten Mamuju Tengah. Di bidang pembinaan hukum, kegiatan penyuluhan serta konsultasi hukum kepada masyarakat akan terus ditingkatkan sebagai upaya memperluas pemahaman hukum publik.
Pada Bagian Tata Usaha dan Umum, sejumlah agenda strategis turut dibahas, di antaranya persiapan kegiatan donor darah, koordinasi pelaksanaan Fun Walk dan bazar UMKM, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), rekonsiliasi keuangan periode Juli 2026, serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan capaian kinerja.
Mengakhiri rapat, Saefur Rochim mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga kedisiplinan, memperkuat koordinasi, dan segera menyelesaikan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja. Ia juga meminta seluruh bagian mempersiapkan administrasi dan dokumentasi secara baik sebagai bentuk kesiapan menghadapi evaluasi maupun audit dari Inspektorat.
“Ukuran keberhasilan organisasi bukan hanya pada terlaksananya sebuah kegiatan, tetapi bagaimana kegiatan tersebut mampu menghadirkan perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari terus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tutup Saefur Rochim.
Komentar